Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tidak Heran Pemerintahan Jokowi-JK Belum Optimal

Kompas.com - 09/07/2015, 22:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai, wajar jika kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum optimal. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang mengalami proses transisi dari pemerintahan sebelumnya.

"Sebetulnya tidak mengejutkan dan wajar. Memang dalam setiap pergantian rezim kinerja pemerintahan menurun," kata Eva saat diskusi bertajuk 'Evaluasi Kinerja Presiden Jokowi' di Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Selain itu, ia mengatakan, menurunnya penilaian masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi disebabkan masih minimnya realisasi janji kampanye mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun, ia memastikan, penilaian masyarakat akan berbalik jika seluruh kebijakan Jokowi telah dieksekusi.

"Kalau paket-paket kebijakan sudah efektif dilaksanakan mungkin ada respon beda dari masyarakat," ujarnya.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi rendah dibandingkan dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya 40,7 persen masyarakat yang puas atas kinerja Jokowi. Sementara, 55,7 persen masyarakat menyatakan tidak puas.

"Ada dua hal yang membuat masyarakat tidak puas, pertama, ekspektasi publik terlalu tinggi atau sangat tinggi. Kedua, Jokowi di masa awal langsung menaikkan harga BBM dan itu berdampak langsung di masyarakat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis.

SMRC, kata dia, membandingkan kinerja Jokowi dengan dua periode masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Juni 2005, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 70 persen. Hanya 26 persen masyarakat menyatakan tidak puas dan 4 persen masyarakat menyatakan tidak tahu.

"Sementara, pada Agustus 2010, kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 66 persen. Hanya 32 persen yang menyatakan tidak puas," ujarnya.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei - 2 Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi. Ada pun metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com