Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jangan-jangan Menteri Lebih Patuh ke Ketum daripada ke Jokowi...

Kompas.com - 27/06/2015, 14:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, saat ini ketidakidealan komposisi kabinet yang ada di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla semakin nyata terlihat. Para menteri pun kerap memberikan pernyataan yang berbeda satu sama lain.

"Sampai saat ini, saya pertanyakan leadership Jokowi, kenapa antar-menteri bisa saling silang pendapat? Kepemimpinan Jokowi ini patut dipertanyakan. Benar enggak dia mengendalikan menterinya atau jangan-jangan menteri Jokowi patuh kepada ketum partainya?" ujar Didi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Padahal, lanjut Didi, pernyataan Presiden Jokowi sudah sangat jelas bahwa menteri harus loyal ke Presiden, bukan partai politik.

Jokowi dinilai perlu menentukan siapa lawan dan kawan lantaran politik tidak akan bisa memuaskan semua pihak.

Dia juga mengkritik kinerja menteri yang tidak memuaskan dalam menjalankan program pemerintahan.

Menurut Didi, ketidakmampuan para menteri menjalankan program itu lantaran mereka memang tidak memiliki kompetensi.

Maka dari itu, Didi pun berharap agar Jokowi mendengarkan kritik di luar pemerintahan atas kinerja menteri itu. Dia mendukung adanya perombakan kabinet.

"Jokowi perlu menempatkan orang-orang yang tepat yang tidak didasarkan pada perkawinan politik, tunjuk yang bisa bekerja dan patuh kepada Presiden," ucapnya.

Isu soal reshuffle belakangan ini terus berembus. Dorongan reshuffle juga dilontarkan partai koalisi pendukung pemerintah, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang bahkan meminta tambahan lima kursi menteri.

Atas berbagai isu reshuffle itu, Jokowi meminta publik untuk tidak mengusik para menterinya yang baru mulai bekerja. Dia meminta agar media tidak menciptakan kegaduhan.

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengutarakan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com