Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa 18 Juni

Kompas.com - 16/06/2015, 19:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1436 H dimulai pada Kamis (18/6/2015). Penetapan awal puasa itu diambil dalam sidang isbat yang digelar di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2015) petang.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, berdasarkan paparan dari pakar astronomi, hilal terbenam lebih cepat dari matahari. Paparan pakar astronomi itu juga sama dengan laporan petugas rukyat di 36 titik yang tersebar di semua provinsi di Indonesia yang menyatakan belum melihat hilal.

"Bisa disimpulkan, tidak ada satu pun bukti berdasarkan observasi astronomi yang bisa mengatakan bahwa hilal bisa dilihat saat itu," kata Lukman dalam jumpa pers di Kantor Kemenag, Selasa malam.

Lukman menegaskan, belum tampaknya hilal di Indonesia juga sama dengan pengamatan posisi hilal di seluruh dunia. Dengan demikian, Kemenag menyatakan bahwa peserta sidang isbat sepakat menetapkan bahwa awal puasa atau 1 Ramadhan adalah Kamis lusa.

"Semua peserta sidang isbat bisa menyepakati bahwa saat ini hilal tidak bisa dilihat, tidak tampak, maka bulan Syakban dilengkapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian 1 Ramadhan baru akan jatuh pada esok lusa, tepatnya Kamis, 18 juni 2015," ucap Lukman.

Sidang dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin beserta perwakilan puluhan organisasi masyarakat berbasis massa Islam.

Sebelum sidang dimulai, para peserta dan tamu undangan mendengar pemaparan dari pakar ilmu astronomi utusan Planetarium dan Observatorium Jakarta, Badan Hisab dan Rukyat Kemenag, serta mendengar laporan dari para petugas yang didelegasikan mengamati munculnya bulan baru.

Sidang isbat berlangsung sekitar satu jam. Seluruh rangkaian acara selama sidang digelar tertutup untuk peliputan media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com