Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Islah Terbatas Golkar Dianggap "Akal-akalan" demi Ikut Pilkada

Kompas.com - 01/06/2015, 06:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesepakatan yang dicapai dua kubu di internal Partai Golkar dianggap hanya sebatas siasat politik. Sebab, kesepakatan itu dinilai hanya dilandasi keinginan agar Partai Golkar dapat mengikuti pemilihan kepala daerah serentak dan tidak menjamin terjadinya islah kepengurusan.

"Hanya islah terbatas. Akal-akalan untuk menyiasati pemenuhan syarat ikut pilkada," kata pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, kepada Kompas.com, Sabtu (30/5/2015).

Nico melanjutkan, seharusnya dua kubu yang berselisih di internal Partai Golkar dapat lebih serius mengupayakan islah kepengurusan. Langkah terbaik adalah harus ada pihak yang legawa, atau berkomitmen menghormati dan melaksanakan putusan hukum terkait sengketa kepengurusan Golkar.

Jika hanya sebuah kesepakatan terbatas, atau yang disebut Golkar sebagai islah khusus, Nico menilai hal itu tidak menyelesaikan masalah. Karena ketegangan akan kembali muncul saat memutuskan kepengurusan yang akan mendaftarkan bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar.

"Islah khusus tetap tidak menjamin ada islah tentang kepengurusan yang definitif. Harusnya legawa, atau buat kepengurusan bersama dengan satu AD/ART," ucap Nico.

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono menandatangani kesepakatan yang disebut dengan islah khusus demi menjamin keikutsertaan Golkar dalam pilkada serentak, Sabtu (30/5/2015). Pilkada serentak digelar pada Desember 2015. Penandatanganan kesepakatan melibatkan tokoh senior Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menjadi saksi dan tuan rumah acara tersebut.

Ada pun kesepakatan yang dicapai itu adalah mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan. Dengan demikian, kedua kubu dapat mengusung calon dalam pilkada serentak, membentuk tim penjaringan bersama di daerah, memilih calon yang akan diusung dalam pilkada serentak sesuai dengan kriteria yang disepakati, dan menyerahkan proses pendaftaran calon kepala daerah pada pada kepengurusan Golkar yang diakui KPU.

Aburizal dan Agung sama-sama berharap kesepakatan ini dapat menjadi titik awal tercapainya islah kepengurusan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com