Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Waspadai "Penyusup" dalam Pansel Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 10/05/2015, 18:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta waspada adanya orang-orang dengan konflik kepentingan yang menyusup menjadi anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, jika tidak, maka potensi pelemahan KPK akan semakin besar.

"Pansel KPK ke depan akan mudah disusupi oleh orang-orang titipan partai, bahkan pihak yang tengah dibidik KPK atau pihak-pihak yang ingin KPK dilemahkan, bahkan dibubarkan," ujar Emerson melalui siaran pers, Minggu (10/5/2015).

Emerson mengatakan, Jokowi tidak boleh melibatkan unsur partai politik dan afiliasi dengan parpol. Tak hanya itu, Jokowi juga diminta waspada dengan akademisi yang menjadi pembela atau ahli bagi pihak-pihak yang tidak pro terhadap KPK.

"Dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dari pemilihan yang ketat para calon anggota pansel KPK," kata Emerson.

Menurut dia, anggota pansel calon pimpinan KPK juga harus diseleksi rekam jejaknya oleh KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Ia menambahkan, anggota pansel yang ditunjuk harus berintegritas, independen dan bukan dari parpol, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan KPK.

"Tidak pernah punya masalah dimasa lalu, misalnya jadi tersangka korupsi, dan punya komitmen antikorupsi," ujar dia.

Emerson mengatakan, komposisi pansel calon pimpinan KPK akan menentukan nasib KPK ke depan. Jika anggota yang dipilih tidak sejalan dengan komitmen antikorupsi, maka calon yang diplihnya juga akan bermasalah.

"Jika ketua atau anggota pansel bermasalah, dapat dipastikan calon pimpinan KPK yang dihasilkan dan diserahkan ke DPR nanti mayoritas figur bermasalah," ucap Emerson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com