Ini Komentar Menteri di Kabinet Kerja Terkait Rencana "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri Kabinet Kerja enggan mengomentari rencana perombakan kabinet (reshuffle) yang kemungkinan akan dilakukan dalam beberapa bulan ke dapan. Pasalnya, perombakan kabinet merupakan kewenangan mutlak Presiden Joko Widodo sehingga para menteri enggan berspekulasi.

"Saya kan enggak punya hak buat bicara itu. Kita serahkan ke pimpinan," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Tedjo menuturkan, rencana evaluasi lebih tepat ditanyakan pada Presiden Jokowi. Adapun evaluasi ia yakini terus dilakukan sejalan dengan arahan yang terus diberikan Presiden pada seluruh menterinya.

Di lokasi yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menolak mengomentari rencana dilakukannya perombakan kabinet. Ia menyatakan bahwa Presiden tidak pernah menyampaikan rencana merombak kabinet kepadanya.

"Enggak tahu saya. Masa kalau Pak Jokowi-JK mau reshuffle ngomong ke menteri? Ya enggak mungkin lah. Diam-diam, tahu-tahu kena (reshuffle), kan begitu," ujarnya.

Begitupun dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Ia menyatakan tidak pernah ada komunikasi dengan Presiden mengenai perombakan kabinet.

"Enggak ada. Enggak ada bocoran soal itu," ucapnya.

Dorongan reshuffle

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong Presiden Jokowi segera merombak kabinet. Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun. (Baca: Fadli Zon Ingin Menkumham Diganti)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto menyampaikan bahwa evaluasi harus dilakukan, terutama untuk menteri-menteri perekonomian. PAN menilai, kinerja perekonomian pemerintahan Jokowi-Kalla relatif kurang baik. Salah satu buktinya, pemerintah dinilai tak bisa mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pangan.

Dorongan perombakan kabinet juga muncul dari Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Bambang Soesatyo. Ia menyarankan Presiden segera mempercepat penggantian. Golkar, tambah Bambang, menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja tak sensitif. Hal itu terbukti dengan terus naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok. (Baca: Ketua DPR: Presiden Sudah Ada Catatan "Reshuffle" Kabinet)

Selain itu, menteri-menteri ekonomi juga dianggap tak mampu menyesuaikan ritme kerja setelah perubahan subsidi energi. Perubahan harga BBM yang fluktuatif itu berdampak pada harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum. Kondisi itu membuat popularitas pemerintah turun. Bahkan, survei sebuah lembaga menunjukkan lebih dari 66 persen rakyat tak puas dengan kinerja di bidang ekonomi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet. Tapi mengenai siapa menteri yang akan diganti, Kalla enggan memberikan petunjuk.  (Baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)