Politisi PDI-P Usul Sistem Pemilu Diubah untuk Tambah Proporsi Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, pemilihan umum legislatif di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Dengan sistem ini, masyarakat diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri calon legislatif dari partai yang dipilihnya.

Namun, cara ini dinilai menghambat partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Tak mengherankan apabila saat ini jumlah legislator perempuan di DPR RI periode saat ini hanya 97 orang atau setara 17,32 persen, alias tidak sampai 20 persen dari jumlah keseluruhan yang mencapai 560 orang.

"Kalau dengan proses proporsional terbuka memang sulit bagi perempuan untuk bisa mengalahkan laki-laki," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Djarot tidak merinci apa yang menjadi penyebab masyarakat lebih menyukai memilih calon legislatif laki-laki ketimbang perempuan. Dia menilai hal tersebut telah menutup peluang kader-kader perempuan yang potensial. Menurut Djarot, sangat banyak kader-kader perempuan potensial di partai yang tidak bisa duduk di lembaga legislatif karena tidak terpilih oleh masyarakat pada pemilihan umum legislatif yang lalu. Ia menyontohkan salah satu koleganya di PDI Perjuangan, Eva Sundari.

"Kalau bersaing di pasar bebas begitu ya perempuan susah dong meskipun dia memiliki kemampuan luar biasa. Kayak mbak Eva, kemampuannya luar biasa tapi dengan cara yang terbuka begini berat bagi beliau," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Atas dasar itu, Djarot mengatakan, PDI Perjuangan tengah mengusulkan agar pemilihan umum legislatif kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Sebab dengan sistem proporsional tertutup, Djarot yakin partai akan mampu menyusun kader-kader terbaik dan menempatkan kader-kader perempuan dalam jumlah ideal.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat akan bisa menyalahkan partai politik apabila kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif memiliki kinerja yang buruk. Selama ini, menurut Djarot, itu tidak bisa dilakukan bila pemilihan umum masih menggunakan sistem proporsional terbuka.

"Kalau sistemnya terbuka seperti ini kan tidak sepenuhnya salah parpol. Kalau terbuka seperti ini siapapun bisa (duduk di lembaga legislatif) asalkan punya duit dan jaringan yang bisa dibeli. Tapi kalau tertutup, kita salah menempatkan orang, maka itu tanggung jawab parpol," ujar mantan Wali Kota Blitar tersebut.