Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Rokok ke Suku Anak Dalam, Mensos Minta Publik Tak Pakai "Kacamata Jakarta"

Kompas.com - 30/03/2015, 18:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa enggan menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan dirinya pro-kemiskinan dengan memberikan rokok kepada Suku Anak Dalam. Menurut dia, lebih baik pihak-pihak yang menyudutkannya turun langsung masuk ke dalam pelosok rimba untuk memahami kearifan lokal.

"Lebih baik turun ke sana. Saya sih lebih banyak mengajak Anda turun ke sana, pahami adat istiadat mereka. Kenali bagaimana cara bersapa dengan mereka, jangan memotret atas nama multikultur lho ya. Kultur lokal dipotret dengan 'kacamata' Jakarta itu pasti tidak arif," ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).

Menurut dia, apabila pihak yang menuduhnya membagi-bagikan rokok kepada Suku Anak Dalam atau Orang Rimba itu turun ke lapangan, dia yakin akan memiliki pemahaman yang lebih bijak. Khofifah pun meminta agar pernyataannya ini diklarifikasikan kepada para pendamping Orang Rimba yang sudah bersosialisasi selama bertahun-tahun. "Tanyakan kepada mereka," ujar Ketua Umum Muslimat NU itu.

Khofifah pun membantah ada sponsor rokok yang mendompleng aksinya itu.

"Tolong diperiksa seujung semut ya kalau ada, saya tertarik untuk menginvestigasi orang yang menuduh itu. Cari kalau enggak ada di lubang tikus atau di lubang semut, adakah sponsor yang mengikuti kunjungan saya, apalagi mendanai," tutur Khofifah.

Foto Mensos Khofifah memberikan rokok ke Suku Anak Dalam sempat meramaikan jagat media sosial beberapa waktu lalu. Banyak pihak yang memprotes aksi Khofifah itu. Namun, ada pula yang paham bahwa pemberian rokok adalah budaya untuk berkomunikasi dengan Orang Rimba.

Salah satu pihak yang memprotes Khofifah adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menilai apa pun alasan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa membagikan rokok kepada Orang Rimba di daerah Sungai Kemang, Jambi, adalah tindakan yang tidak tepat.

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, sebagai pejabat negara, Khofifah berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok. Sehingga, dengan alasan apa pun, seorang pejabat negara membagikan rokok kepada rakyatnya itu tidak bisa diterima akal sehat.

"Akan lebih elegan biaya untuk membeli rokok dialihkan seluruhnya untuk sembako atau barang lain yang bermanfaat," kata Tulus, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuturkan, YLKI meminta Mensos melakukan klarifikasi terkait tindakannya dalam membagikan rokok ke Orang Rimba dan meminta maaf kepada masyarakat telah mengabaikan kesehatan Suku Anak Dalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com