Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Usulkan Penyidik Bareskrim Gunakan Tes Kebohongan Saat Periksa Abraham Samad

Kompas.com - 04/02/2015, 21:19 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar penyidik Bareskrim Polri menggunakan tes kebohongan saat memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Hal itu dikatakan Hasto saat memberikan keterangan dalam rapat dengan Komisi III DPR.

"Kami siap dipanggil oleh Bareskrim dan KPK itu sendiri. Saya usulkan agar digunakan tes kebohongan saat di Baresksrim, karena ini sangat berkaitan dengan ketegangan antara KPK dan Polri," ujar Hasto di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Hasto menilai, publik perlu diberitahu fakta di balik penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Ia juga merasa perlu membuktikan kebenaran, karena Abraham sebelumnya telah membantah adanya pertemuan dengan sejumlah politisi PDI-P Kepada Komisi III DPR, Hasto menjelaskan segala isi pertemuannya dengan Abraham Samad.

Menurut Hasto, dendam politik yang dilakukan Abraham Samad karena gagal menjadi calon wakil presiden, menjadi penyebab kisruh yang terjadi antara dua lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan Polri. Hasto sendiri mengaku siap dimintai keterangannya apabila Komisi III merasa perlu untuk membentuk Komite Etik dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Abraham Samad.

Dilanjutkan Hasto, penghormatan terhadap institusi bukan berarti menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam institusi. Ia berharap agar Komisi III DPR dapat melihat kasus ini secara objektif.

"Ini membuka peluang untuk mengembalikan roh pemberantasan korupsi. Tidak ada niat untuk memperlemah institusi KPK dan Polri. Saya akan pertanggungjawabkan secara politik dan hukum," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com