Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Elite Diperiksa Komisi Pengawas Demokrat Terkait "Walk Out"

Kompas.com - 29/09/2014, 11:10 WIB
Sabrina Asril,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memanggil sejumlah elite partai terkait pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah, Senin (29/9/2014). Mereka yang diperiksa oleh Komisi Pengawas adalah anggota Fraksi Partai Demokrat yang memutuskan bertahan di dalam ruang sidang dan mereka yang walk out saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada.

"Hari ini beberapa orang dipanggil ke Komisi Pengawas (Komwas) di Sekertariat DPP, pukul 10.00 WIB. Saya juga termasuk dipanggil, Bang Ruhut katanya dipanggil juga, jadi sudah mulai pemeriksaannya," ujar politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, di Jakarta, Senin (29/9/2014).

Pasek tak menampik pemanggilan itu dilakukan terkait dengan pengesahan RUU Pilkada. Namun, dia menyatakan izin terlambat lantaran harus menghadiri sidang paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat terlebih dulu.

"Hasil pemeriksaannya itu kan ketemu apa yang terjadi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, membantah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Fraksi Demokrat di DPR untuk keluar dari ruang sidang paripurna alias walk out saat pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah.

"Yang terjadi adalah perintah SBY untuk pilkada langsung dengan 10 syarat itu telah diinstruksikan untuk diperjuangkan all out, tapi pimpinan fraksi malah nyuruh walk out!" kata Sutan ketika dikonfirmasi, Minggu (28/9/2014).

Dampak dari walk out tersebut, RUU Pilkada disahkan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD. SBY pun menyatakan kecewa dengan hasil tersebut. (Baca: SBY: Saya Serius, Tidak Main-main Akan Ambil Langkah Politik dalam UU Pilkada)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Nasional
Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Nasional
DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

Nasional
Ingatkan Polisi, Jokowi: Rakyat Melihat Seluruh Gerak-gerik Polri

Ingatkan Polisi, Jokowi: Rakyat Melihat Seluruh Gerak-gerik Polri

Nasional
Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Prabowo Hadir meski Baru Saja Dioperasi

Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Prabowo Hadir meski Baru Saja Dioperasi

Nasional
Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Nasional
Selain Andika, PDI-P Siapkan Risma di Pilkada Jakarta

Selain Andika, PDI-P Siapkan Risma di Pilkada Jakarta

Nasional
Pemerintah Buka Lowongan CPNS di IKN untuk 2.000 Putra-Putri Daerah Kalimantan

Pemerintah Buka Lowongan CPNS di IKN untuk 2.000 Putra-Putri Daerah Kalimantan

Nasional
KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

Nasional
Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu

Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu

Nasional
Jokowi Perintahkan Menpan RB Susun Aturan Detail Pemindahan ASN ke IKN

Jokowi Perintahkan Menpan RB Susun Aturan Detail Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Menko PMK: Kecurangaan PPDB Sulit Ditindak Tanpa Pembentukan Satgas

Menko PMK: Kecurangaan PPDB Sulit Ditindak Tanpa Pembentukan Satgas

Nasional
Berkali-kali Lawan KPK, Tim Hukum PDI-P: Bukan Baper, Kami Percaya Hukum

Berkali-kali Lawan KPK, Tim Hukum PDI-P: Bukan Baper, Kami Percaya Hukum

Nasional
Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Gerindra: Kan Kampung Jokowi, Keluarga Besarnya 'All Out' Menangkan Prabowo

Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Gerindra: Kan Kampung Jokowi, Keluarga Besarnya "All Out" Menangkan Prabowo

Nasional
Terima Laporan Kecurangan, Menko PMK Usul Bentuk Satgas Pengendalian PPDB

Terima Laporan Kecurangan, Menko PMK Usul Bentuk Satgas Pengendalian PPDB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com