JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menilai, susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimiliki Indonesia saat ini harus diperbaiki. Pemerintah tidak perlu menyesuaikan anggaran untuk merealisasikan program kerja yang ada, sebaliknya, APBN lah yang harus dibenahi agar seluruh program kerja berjalan.
“APBN-nya diperbaiki, bukan kita cocokan diri. Tapi APBN yang jadi penyakit, karena terlalu kecil ruangnya untuk berbuat sesuatu,” kata JK usai bertemu dengan Tim Transisi di kediamannya di bilangan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2014).
JK menuturkan, hampir seluruh sector yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti kebutuhan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, ekonomi dan social, menjadi prioritas untuk dibenahi.
Sementara, kemampuan pemerintah untuk membenahi hal itu terbatas, lantaran besarnya subsidi yang harus dikeluarkan untuk bahan bakar minyak (BBM). JK menambahkan, dengan pengalihan subsidi BBM, maka dana yang terserap untuk subsidi dapat dialihkan untuk sector produktif.
JK menyadari, jika efek pengalihan subsidi akan berdampak terhadap kenaikan harga BBM. Meski begitu, ia mengatakan, dampak yang dirasakan hanya bersifat sementara.
“(Karena) hanya dialihkan (pemikiran masyarakat) dari konsumtif ke produktif,” tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.