Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Jokowi-JK Hapus Kolom Agama di KTP Dianggap Terobosan Spektakuler

Kompas.com - 18/06/2014, 21:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Janji pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk disambut positif. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menilai, jika direalisasikan, hal itu merupakan sebuah terobosan yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lainnya.

"Memang tidak ada fungsinya kolom agama di KTP. Itu justru menunjukkan ada diskriminasi terhadap minoritas, ada kelompok minoritas yang tidak diperlakukan secara adil. Usulan itu saya rasa merupakan satu terobosan spektakuler," kata Boni, saat dihubungi,, Rabu (18/6/2014) malam.

Boni menilai, penghapusan kolom agama itu sesuai dengan Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan terdiri dari beragam agama. Dengan langkah ini, kata dia, Jokowi menunjukkan bahwa ia adalah tokoh pluralisme yang sesungguhnya.

"Demokrasi yang sesungguhnya tidak boleh ada itu keterangan agama di KTP. Saya sendiri tidak nyaman kalau ada keterangan agama di KTP saya. Kalau saya berkualitas dan bisa berkontribusi banyak untuk negara ini, tentu tidak peduli agama saya apa," ujarnya.

Usul penghapusan kolom agama di KTP disampaikan oleh anggota tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia. Dia mengatakan, Jokowi setuju kolom agama dihapuskan karena dianggap dapat menimbulkan kerugian bagi warga. Misalnya, saat terjadi konflik antar agama, warga tak perlu lagi khawatir dengan status agama yang melekat di KTP mereka. Begitu pula saat warga hendak melamar pekerjaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com