Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-JK Minta Babinsa Dibekukan Sementara

Kompas.com - 07/06/2014, 16:11 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla meminta agar peran bintara pembina desa (babinsa) dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibekukan sementara. Hal ini menyusul adanya oknum babinsa yang diduga melakukan pendataan kepada masyarakat untuk ajakan memilih pasangan capres dan cawapres tertentu.

"Lebih baik Panglima TNI dan Kapolri untuk membekukan sementara yang namanya babinsa atau babinkamtimbas," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, dalam jumpa pers di media center Jokowi-JK, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Tjahjo mengatakan, peran babinsa dan babinkamtibmas dikembalikan kepada kesatuannya. Jangan sampai peran tersebut disalahgunakan. Dia mengatakan, hal ini akan disampaikan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

"Ini sikap timses kami," ujar Tjahjo.

Apakah pembekuan sementara babinsa yang diusulkan pihaknya hanya untuk selama pilpres saja?

"Tergantung saya kira, perlu dievaluasi apakah posisi itu ada manfaatnya atau tidak, atau justru malah memecah belah. Dari pada isu seperti ini, saya ingin fair saja," ujar Tjahjo.

Kasus adanya babinsa yang melakukan survei dan pendataan di masyarakat menurutnya sudah bertentangan dengan Undang-undang serta tugas pokok dari TNI. Kasus semacam ini, menurutnya, sudah merusak citra institusi TNI yang seharusnya bersikap netral. Salah satunya, lanjut Tjahjo, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait netralitas.

"Pasal 2-nya dengan tegas menyatakan TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, TNI tetap mengikuti kebijakan politik negara," ujar Tjahjo.

Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan, kasus ini sudah disampaikan kepada komisinya untuk diteruskan kepada Panglima TNI berserta unsur jajaran TNI lainnya.

"Kita punya perwakilan di Komisi I, dan sudah disampaikan ke Pak TB Hasanudin dan kawan-kawan, untuk terus pro-aktif langsung tanyakan kepada Panglima TNI dan kepala stafnya," jelas Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com