Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, SBY Minta Menteri yang Sibuk Berpolitik Mundur dari Kabinet

Kompas.com - 03/06/2014, 11:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali meminta para menteri yang lebih sibuk dalam dunia politik menjelang Pemilu Presiden 2014 agar mengundurkan diri dari kabinet. Hal tersebut disampaikan Presiden SBY dalam acara Rakornas Persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (3/6/2014).

Presiden mengatakan akan menggelar sidang kabinet paripurna pada 4 Juni mendatang. Di dalam rapat itu, Presiden akan membuka rapor kinerja dari para menteri.

"Kami sudah berikan penilaian, ada sejumlah menteri yang mendapatkan penilaian dan catatan," ujar Presiden SBY di Sentul, Bogor, Selasa (3/6/2014).

Menurut Presiden, penilaian itu dilakukan agar para menteri bisa konsentrasi dan menjalani tugas kementeriannya dengan baik. Di dalam pertemuan itu, Presiden akan menyampaikan agar menteri tersebut mengundurkan diri jika merasa tidak mampu lagi melakukan tugas pemerintahan.

"Besok saya sampaikan ke para menteri, kalau memang tidak mungkin lagi urus kementeriannya atau masih ingin bergerak ke sana kemari, saya persilakan mengundurkan diri," ujar Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat itu.

SBY kerap mempersilakan para menteri yang ingin fokus di politik untuk mengundurkan diri dari kabinet. Sebelumnya, Gita Wirjawan mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan karena ingin fokus pada proses konvensi capres Demokrat. Lalu, Hatta Rajasa mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian karena maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Di dalam kabinet Indonesia Bersatu II banyak menteri yang menjabat pimpinan parpol. Mereka disibukkan dengan Pilpres 9 Juli mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

Nasional
PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

Nasional
Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com