Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Kompas.com - 26/05/2024, 06:58 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis adalah salah satu agenda prioritas yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menjadi prioritas, program makan bergizi gratis diharapkan langsung bisa diwujudkan begitu pemerintahan Prabowo-Gibran efektif berjalan. Tetapi, dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak Indonesia ini membutuhkan anggaran mencapai Rp 450 triliun.

Kemudian, berdasarkan hitung-hitungan TKN Prabowo-Gibran, kebutuhan anggaran tahap pertama untuk program makan bergizi gratis berada di kisaran Rp 100-Rp 120 triliun

Namun, tak hanya persoalan anggaran, program makan gratis ini bakal menghadapi tantangan mulai dari penyediaan bahan makanan sampai pendistribusian dan pengawasannya di lapangan.

Ditambah lagi, program ini pasti akan menjadi perhatian banyak pihak. Mengingat, disebut harus juga menguntungkan peternak hingga petani di negeri sendiri.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan memonitor program makan bergizi gratis tersebut. Pasalnya, bakal menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.

Baca juga: Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Pada awal tahun ini, Prabowo pernah menyebut, setidaknya dibutuhkan impor 2,5 juta sapi untuk memuluskan program yang awalnya bernama makan siang dan susu gratis tersebut.

"Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam dua tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita," ujar Prabowo, dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Jakarta Pusat pada 4 Januari 2024.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 17 Mei 2024, mengungkapkan bahwa pemerintah akan fokus memenuhi kebutuhan pasokan dari produsen dalam negeri terkait kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis tersebut.

Selain meningkatkan produksi dalam negeri, menurut Airlangga, pemerintah juga berencana mempermudah pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca juga: Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo: Waktunya Kita Lebih Berani

Oleh karena itu, sekitar awal bulan Mei 2024, Gibran sempat mengemukakan urgensi soal pembentukan kementerian khusus yang bertanggung jawab akan program ini.

Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menyebut, belum ada keputusan akhir terkait kementerian yang akan membawahi program makan bergizi gratis tersebut.

Kini, giliran Prabowo yang mengemukakan adanya pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis tersebut.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya pada 24 Mei 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com