Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai wajar Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan mantan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Syahrial, setiap partai politik pendukung Prabowo-Gibran memang harus berharap mendapatkan kursi di pemerintahan mendatang.

"Itu urusan internalnya PBB. Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, boleh-boleh saja Pj Ketum PBB bicara seperti itu. Memang harus ada harapan, pandangan dan optimisme," ujar Syahrial kepada Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Syahrial menjelaskan, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selalu menyampaikan kepada kadernya, bahwa urusan kabinet diserahkan sepenuhnya ke Prabowo.

Sebab, kata dia, penyusunan dan penempatan orang yang akan duduk dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Demokrat standing-nya di situ. Jadi tidak dalam posisi memaksakan kehendak, apalagi mendikte. Karena Demokrat meyakini bahwa Pak Prabowo memiliki independensi dan tolok ukur yang pas dalam mengatur formasi kabinet dan pemerintahan," kata Syahrial.

Sebelumnya, Pj Ketua Umum PBB Fahari Bachmid menilai, Yusril adalah sosok yang ideal menjadi menko polhukam di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Fahri beralasan, Yusril mempunyai kapasitas untuk membangun sistem dan kebijakan yang lebih holistik sehingga tepat bila ditunjuk sebagai menko polhukam.

Dengan alasan itu pula, Fahri berpendapat Yusril bukanlah sosok tepat untuk mengisi pos jaksa agung yang menurutnya bersifat eksekutor ketimbang membangun sistem.

"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi jaksa agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," kata dia.