Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Efek Jokowi Tak Dahsyat karena PDI-P Telat

Kompas.com - 09/04/2014, 20:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai telat menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden sehingga tingginya elektabilitas Jokowi tidak signifikan mendongkrak popularitas PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014. Menurut hasil sementara perhitungan cepat Kompas, PDI-P unggul dengan perolehan suara 19,52 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati Partai Golkar (15,22 persen) dan Partai Gerindra (11,58 persen).

"Saya lihat, faktor lainnya, PDI-P terlambat memastikan Jokowi sebagai calon presiden," kata Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, dalam acara bincang-bincang di Kompas TV, Kamis (9/4/2014).

Menurut Sebastian, ketika PDI-P mengumumkan Jokowi sebagai capres, saat itu masyarakat cenderung sudah punya pilihan. Dengan demikian, pilihan masyarakat sulit diubah, begitu Jokowi dihadirkan.

Pengamat politik dari Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, menilai PDI-P terlalu menganggap enteng pertarungan politik dalam Pileg 2014. Kemenangan itu, kata Eep, harus dijemput.

Mantan pengajar di Universitas Indonesia ini menyebut PDI-P unggul dalam Pileg 2014 karena kompetitornya kerap melakukan kesalahan. "PDI-P seperti pemain bulu tangkis, dapat banyak poin bukan karena smash-nya yang menukik tajam, serangan yang mengejutkan, melainkan karena lawan mereka banyak yang permainannya menyangkut di net atau out," ujar Eep.

Fenomena ini, lanjut Eep, sedianya menjadi pengingat bagi PDI-P bahwa memenangkan pemilu tidak semudah yang dibayangkan. Dia juga menilai, kecilnya pengaruh Jokowi terhadap elektabilitas PDI-P ini bisa saja karena masyarakat Indonesia saat ini mulai memilih partai yang tidak selalu identik dengan calon presiden usungan partai tersebut.

Untuk menghadapi kecilnya efek Jokowi ini, menurut Eep, PDI-P perlu introspeksi diri. Harus ada introspeksi serius mengapa PDI-P tidak disukai seperti halnya Jokowi. "Kalau yang membuat para pemilih tidak suka pada PDI-P melekat juga pada Jokowi, daya tolak orang akan tinggi. Harus ada introspeksi," tutur Eep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com