Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Publik Menyaring Pemberitaan Politik di Televisi

Kompas.com - 11/02/2014, 23:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Televisi masih menjadi sumber utama bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi, tak terkecuali informasi mengenai Pemilu 2014. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES, televisi menjadi sumber utama informasi mengenai pemilu.

"Kita ajukan pertanyaan kepada responden, sumber-sumber manakah yang Anda gunakan untuk mendapatkan informasi tentang Pemilu 2014?" kata Peneliti IFES Rakesh Sharma saat merilis hasil survei di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hasilnya, responden yang menjawab televisi sebanyak 65 persen. Angka tersebut jauh dibandingkan urutan kedua, yakni responden yang menjawab dari keluarga dan teman (17 persen).

Di urutan ketiga, adalah ketua RT (16 persen). Kepala Desa/Lurah berada satu ututan dibawahnya (12 persen). Koran/majalah, dan poster, pamflet serta billboard menempati urutan kelima dan keenam dengan masing-masing mendapatkan 10 persen.

Sisanya, secara berurut adalah internet (5 persen), radio (4 persen), bincang-bincang tidak resmi (4 persen), panitia pemilu (3 persen), caleg/pengurus partai (2 persen), dan pertemuan keagamaan (1 persen).

"Saat diajukan pertanyaan, manakah dari cara-cara berikut yang paling efektif untuk mengajak masyarakat memilih, televisi kembali mendominasi," lanjut Rakesh.

Iklan kampanye di televisi, menurut 36 persen responden, akan menjadi alat yang paling efektif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Sementara, pertemuan informal, program acara di televisi/radio, serta debat dialog antar kandidat, mendapatkan suara masing-masing 8 persen responden.

Sisanya, secara berurut adalah penggunaan poster, bendera dan banner (5 persen), pertemuan keagamaan (5 persen), penggunaan brosur/selebaran (3 persen), iklan kampanye di media cetak (2 persen), seminar (1 persen), lainnya (5 persen) dan tidak menjawab (9 persen).

Meski demikian, survei ini juga menunjukkan kalau masyarakat mulai berhati-hati dalam menyaring pemberitaan di televisi. Sebanyak 71 persen responden mengaku setuju apabila pemilih harus mulai berhati-hati dalam menerima pemberitaan yang disiarkan di televisi.

Sebanyak 15 persen lainnya bahkan menjawab sangat setuju. Hanya 4 persen yang mengaku tidak setuju, sementara 10 persen lainnya mengaku tidak tahu/tidak menjawab. "Ini kemungkinan besar karena masyarakat sudah tahu media dimiliki oleh tokoh parpol," pungkas Rakesh.

Survei tersebut dilakukan pada 17-30 Desember 2013 dengan mewawancarai 1890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Margin of error survei itu kurang lebih 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini disebut dibiayai oleh LSI dan IFES, tanpa biaya dari sponsor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com