Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jajak Pendapat Kompas: Menebak Akhir Kabinet Indonesia Bersatu II

Kompas.com - 16/12/2013, 08:40 WIB

KOMPAS.com - PEMERIKSAAN sejumlah menteri dalam kasus dugaan korupsi membangkitkan pertanyaan publik tentang kredibilitas menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Isu miring yang menimpa sejumlah menteri ditambah minimnya prestasi menonjol membuat wajah kabinet tak kunjung membaik di mata publik.

Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali merombak anggota kabinet sejak Oktober 2011, bahkan menambah struktur wakil menteri (wamen), tampaknya belum membawa perubahan berarti.

Hingga jelang pergantian tahun 2013, kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet tetap bergeming. Alih-alih membaik, yang terjadi justru sebaliknya, yakni terjadi penurunan tingkat kepuasan publik.

Jajak pendapat triwulanan yang diselenggarakan sejak awal pemerintahan periode kedua SBY (Januari 2010 sampai Oktober 2013) merekam, persepsi positif publik tak pernah beranjak dari angka maksimal 20 hingga 30 persen.

Bahkan, dari tahun 2010 hingga 2013, setiap tahun terjadi penurunan gradual dari rata-rata 27,2 persen pada 2010, menurun curam hingga rata-rata sekitar 20,8 persen pada 2011 hingga 2013.

Jika ditelusuri lebih jauh, penurunan kepuasan publik tampaknya sangat terkait dengan terjadinya kasus-kasus hukum. Sebanyak 83,1 persen responden menyatakan tidak puas dalam hal penegakan hukum.

Sebaliknya, yang merasa puas justru semakin turun. Kepuasan responden pada Oktober 2013 hanya mencapai 15,3 persen, turun dari 20,9 persen dibandingkan jajak Juli 2013.

Persoalan selain hukum yang cukup besar disorot adalah problem ekonomi, yakni terkait dengan mahalnya harga kebutuhan hidup sehari-hari.

Persoalan lain adalah terpaan sejumlah isu moral yang melibatkan individu menteri yang bisa memengaruhi penilaian publik dan aspek keseluruhan sistem pemerintahan yang melingkupi menteri.

Sebagaimana diketahui, sistem pemerintahan saat ini sangat terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dua bidang yang langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat manfaatnya.

Dibandingkan citra pemerintahan SBY secara keseluruhan pun, kinerja para menteri masih berada di bawahnya, terpaut hampir 1,5 kali angka kepuasan pada pemerintahan SBY.

Jika dirunut pada periode pertama kepemimpinan SBY (2004-2009), pola apresiasi yang sama terlihat. Namun, berbeda dengan periode kedua ini, akhir periode pertama pemerintahan SBY (tahun 2009), ada rebound apresiasi publik yang
signifikan kepada menteri, yaitu mencapai hingga 38 persen responden.

Dengan demikian, ada dua hal yang khas pada akhir tahun jelang berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Yudhoyono saat ini.

Pertama, apresiasi terhadap pemerintahan SBY tampaknya tak ”mengikutsertakan” apresiasi terhadap para menteri sebagai anggota kabinet.

Kedua, tak ada perbaikan penilaian publik atas kinerja para menteri di akhir periode sebagaimana yang terjadi di periode pertama pemerintahan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com