Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Cuma di Indonesia, Mau Mati Harus "Nyogok"

Kompas.com - 27/11/2013, 14:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan praktik korupsi yang semakin mengakar. Keprihatinan itu semakin menjadi ketika korupsi menyentuh hampir semua sendi negara.

Prabowo memberi contoh ketika seseorang ingin mengikuti pendidikan di Akademi Militer (Akmil) melalui cara ilegal dengan menyogok. Padahal, menurut Prabowo, bergabung dengan dunia militer itu sama dengan kontrak mati. Menjadi ironis ketika kontrak mati itu diambil setelah yang bersangkutan menyogok.

"Ini satu-satunya negara di dunia, orang mau mati malah nyogok. Kita kasihan sama orang-orang yang anaknya pengin masuk Akabri (Akmil) harus jual sawah dan kerbau di kampungnya, tapi usaha mereka hanya untuk kontrak mati," kata Prabowo dalam seminar politik di Kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Prabowo mengaku mendengar masih ada praktik kotor dalam seleksi di Akmil. Desas-desus uang sogokan untuk masuk Akmil, kata dia, ada yang mencapai Rp 1 miliar. "Itu konon. Tapi mungkin itu bukan Akabri di Indonesia," selorohnya.

Praktik-praktik kotor seperti itu, lanjut Prabowo, juga terjadi di sektor lain. Ia bersyukur Indonesia memiliki lembaga antikorupsi sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi yang konsisten dan tidak tebang pilih dalam menindak semua kasus korupsi.

"Bahkan, ada Ketua MK (Mahkamah Konstitusi/Akil Mochtar), lembaga keadilan politik tertinggi yang ternyata menerima sogokan. Bisa dibayangkan, bagaimana harapan rakyat kecil pada keadilan," pungkas bakal capres itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com