Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Koruptor Jangan Dijadikan Tokoh

Kompas.com - 26/11/2013, 17:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberikan kritik pada media yang kebablasan memberitakan sosok seorang koruptor. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan disorientasi dan berpengaruh pada sikap masyarakat dalam menilai tindak pidana korupsi.

Abraham menyampaikan, media beberapa kali kebablasan memberitakan seseorang yang sebenarnya telah menjadi tersangka dalam suatu kasus korupsi. Salah satu contoh yang ia ambil adalah pemberitaan tentang mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka dalam dugaan menerima gratifikasi di proyek Hambalang.

"Jangan media bikin profil orang yang sudah jadi tersangka (kasus korupsi), di rumahnya bikin pergerakan (Perhimpunan Pergerakan Indonesia/PPI), haduh," kata Abraham di Kampus Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Apa yang dimaksud Abraham adalah pemberitaan saat Anas mendirikan PPI. Menurut Abraham, pemberitaan terlalu berlebihan dan seakan-akan membuat Anas seperti tokoh yang akhirnya menggerus perilaku korup yang diperbuatnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menyampaikan hal senada. Ia juga mengkritik sejumlah media yang kerap memberitakan seorang koruptor dengan kerangka yang keliru.

Bagi Mahfud, jika kerangka berita sesuai, unsur edukasi akan sampai dan semangat pemberantasan korupsi akan semakin masif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Misalnya, kata dia, media seharusnya memuat peristiwa saat Angelina Sondakh menangis dan tak mampu berbicara saat hukumannya diperberat dari 4 tahun menjadi 12 tahun, atau lainnya, mengenai perasaan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang sengsara setelah rekeningnya dibekukan oleh KPK. "Ngapain nampilin koruptor yang ketawa-tawa, sibuk dengan fustun. Harusnya tampilkan Angie atau Akil yang tidak bisa belanja karena rekeningnya dibekukan. Dengan begitu, masyarakat akan takut korupsi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com