Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bolak-balik Masuk Penjara, Ini Kata Anton Medan soal Kehidupan di Lapas

Kompas.com - 19/07/2013, 11:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tan Hok Lian atau yang lebih dikenal dengan nama Anton Medan (55) adalah mantan mafia kelas kakap yang kini sudah tobat dan kini menjadi penceramah. Rekam jejaknya yang cukup panjang di dunia hitam membuat Anton Medan sudah merasakan hidup dari balik bui sejak kecil.

Sepanjang hidupnya, Anton mengaku sudah 14 kali keluar masuk penjara. Akrab dengan kehidupan di "hotel prodeo" membuatnya mengetahui seluk-beluk lapas. Anton membandingkan perbedaan penjara di masa sebelum reformasi dengan masa kini. Menurutnya, penjara di masa kini sudah jauh lebih baik.

"Kalau dulu, mindset-nya masih penjajah. Penjara itu buat nyiksa orang. Setelah diubah menjadi lapas, baru penjara menjadi tempat untuk pembinaan," ujar Anton dalam diskusi terkait ricuh di Lapas Tanjung Gusta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Anton mengungkapkan, dirinya sempat merasakan pahitnya hidup di balik penjara. Salah satunya, saat kerusuhan 1998, Anton ikut dituduh membakar rumah salah seorang pengusaha. Ia pun dipenjara. Menurutnya, ada perlakuan sewenang-wenang dari aparat penjaga tahanan di Mapolda Metro Jaya. Ia mengaku, ada pula tahanan lain yang tak pernah diperiksa hingga tak jelas masa tahanannya.

Ia lantas membandingkan keresahan para tahanan di Mapolda Metro Jaya seperti yang terjadi pada narapidana di Lapas Tanjung Gusta, Medan.

"Hanya saja, waktu itu kami memprotes soal KUHAP karena petugas maupun pelakunya tidak ada yang tahu kapan masa tahanannya selesai. Bahkan, ada petugas yang bilang kalau mau cepat pulang, mending lompat tembok. Akhirnya, pemberontakan pun dilakukan dengan membakar tahanan di Polda Metro. Saya termasuk salah satu pelakunya karena penegak hukum yang tidak beres," kata dia.

Mantan mafia judi ini mengungkapkan, persoalan di dalam lapas harus diperhatikan serius oleh pemerintah. Anton mengatakan, para tahanan kerap mengeluhkan kondisi lapas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme, menurutnya, dimaknai berbeda oleh narapidana dan petugas lapas.

"Banyak yang protes karena mereka menyangka aturan itu berlaku surut, padahal kan tidak. Ini juga terjadi pada petugasnya," kata Anton.

Ia berharap agar aparat terkait benar-benar melakukan sosialisasi aturan yang baik hingga ke tingkat bawah. "Jadi, menteri dan wakilnya janganlah banyak heboh-heboh bikin ini itu, tapi ternyata petugasnya sendiri enggak paham. Sosialisasi aturan ini penting karena emosi para napi kan tahu sendiri bagaimana," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com