"UU Kejaksaan Tak Berlaku Saat Antasari Jabat Ketua KPK"

Antasari dianggap tidak dalam kapasitas sebagai jaksa ketika tersandung kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran. Untuk itu, izin Jaksa Agung tidak diperlukan polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Antasari saat itu. Hal itu disampaikan Direktur Litigasi Kemenhuk dan HAM Mualimin Abdi yang mewakili pemerintah dalam sidang permohonan pengujian UU Kejaksaan.

"Pemerintah berpendapat bahwa izin Jaksa Agung tidak diperlukan untuk melakukan tindakan kepolisian mengingat kapasitas pemohon I sebagai pejabat negara pimpinan KPK yang telah melepaskan jabatan struktural dan organik di Kejaksaan RI dan tidak sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai jaksa," ujar Mualimin di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (10/7/2013).

Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berbunyi, "Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung". Namun, saat itu Antasari yang merupakan seorang jaksa kemudian menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diproses polisi tanpa izin Jaksa Agung.

Antasari menilai, proses peradilan terhadap dirinya cacat prosedur karena tidak ada izin dari Jaksa Agung. Untuk itu Antasari, adik almarhun Nasrudin yakni Andi Syamsuddin, dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan pengujian pasal tersebut. Pihak pemerintah meminta hakim tidak dapat menerima permohonan Antasari.

"Permohonan tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum adalah tepat jika yang mulia Ketua Majelis Jakim MK secara bijaksana menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Mualimin.