Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Batal Bersaksi untuk Antasari Azhar

Kompas.com - 20/06/2013, 10:08 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla batal hadir sebagai saksi dalam sidang uji materi pasal 268 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang diajukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Jusuf Kalla alias JK batal hadir karena harus mendatangi acara Palang Merah Indonesia di Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Antasari, Boyami Saiman.

"JK batal jadi saksi di MK dengan alasan berbenturan pelantikan PMI Sulsel," ujar Boyamin di Jakarta, Kamis.

Menurut Boyamin, sebelumnya Ketua PMI itu bersedia hadir pada Kamis ini. Tim kuasa hukum Antasari pun akan menjadwalkan ulang untuk JK agar bisa hadir sebagai saksi.

Sidang lanjutan uji materi yang dijadwalkan pada hari ini tetap digelar dengan menghadirkan saksi Muchtar Pakpahan dan Jamin Ginting selaku pakar hukum pidana.

Seperti diketahui, Antasari Azhar menganggap mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla memiliki informasi penting terkait kasus pembunuhan bos PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Menurut Antasari, JK pernah membesuknya di Lapas Tangerang dan menceritakan bahwa ajudan JK pernah melihat gerak gerik mencurigakan sebelum peristiwa penembakan Nasrudin.

"Beliau pernah dilaporkan oleh ajudannya, beliau waktu itu wapres kan. Jadi, oleh ajudannya bahwa di suatu tempat di Modernland itu, kok seperti ada gerakan-gerakan tertentu. Ajudan menangkapnya mungkin ada kegiatan kenegaraan," kata Antasari beberapa waktu lalu.

Sementara itu, JK yang ditemui beberapa hari lalu mengatakan masih mempelajari kapasitasnya yang diminta sebagai saksi.

"Tetapi saya pelajari dulu karena, kalau masalahnya teknis hukum, saya tidak paham," kata JK di Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Sebelumnya, uji materi Pasal 268 Ayat (3) UU KUHAP terkait mekanisme pengajuan peninjauan kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal itu menutup ruang pengajuan PK lebih dari satu kali. Antasari sendiri berharap dapat mengajukan PK lebih dari satu kali dengan adanya bukti baru atau novum yang ia miliki.

Pengujian pasal yang mengatur pengajuan PK itu juga pernah dilakukan adik kandung almarhum Nasrudin, Andi Syamsuddin Iskandar. Dalam kasus pembunuhan itu, Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah menolak permohonan PK Antasari.

Dengan penolakan PK itu, Antasari tetap divonis 18 tahun. Hal ini sesuai putusan pengadilan tingkat pertama, yakni PN Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta diperkuat kasasi MA. Antasari divonis terbukti merencanakan pembunuhan Nasrudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    Nasional
    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com