Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Ingin RUU Ormas Istimewakan Muhammadiyah-NU

Kompas.com - 24/06/2013, 21:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak draft RUU Organisasi Kemasyarakatan yang akan disahkan pada Selasa (25/6/2013). Penolakan dilakukan karena definisi ormas pada RUU itu tidak memberikan keistimewaan kepada ormas-ormas besar yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Anggota Pansus RUU Ormas dari Fraksi PAN, Ahmad Rubai, mengatakan peranan ormas itu tidak bisa dikecilkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rubai menilai perlu ada definisi khusus untuk ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

"Ada peran sejarah besar yang dimiliki ormas-ormas itu, sehingga seharusnya mendapat posisi. Di dalam RUU Ormas, antara LSM dan ormas disamaratakan dalam satu definisi. Definisi ini tidak melihat dimensi kesejarahan," kata Rubai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Ia menuturkan jika dalam definisi saja bermasalah, maka hal ini akan berpengaruh pada pasal-pasal turunannya. Rubai menganalogikan RUU Ormas layaknya sebuah rumah yang terdiri dari beberapa kamar yang mewakili kumpulan ormas.

"Nah, ormas-ormas yang sudah ada sejak dulu ini harusnya diberikan villa, bukan kamar. Dia harusnya terpisah," ucap Rubai.

Meski demikian, Rubai mengatakan PAN sebenarnya setuju dengan keberadaan RUU Ormas. Namun, banyaknya penolakan dari ormas membuat PAN mengkaji lagi RUU tersebut. PAN, kata Rubai, juga menjalin komunikasi dengan seluruh ormas dan LSM yang ada di Indonesia. Dari situ, PAN akan kembali mengkaji sikap fraksinya terkait rencana pengesahan RUU Ormas besok.

"Malam ini, pimpinan fraksi akan melakukan rapat untuk menentukan sikap untuk paripurna besok," imbuh Rubai.

Sebanyak delapan fraksi setuju untuk mengesahkan RUU Ormas pada paripurna, Selasa (25/6/2013). Delapan fraksi itu yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com