Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Azerbaijan mempertegas komitmen dalam menjalin hubungan yang erat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang demi kepentingan kedua negara, terutama di bidang pelayanaan publik.

Hal ini dipertegas dalam pertemuan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dengan Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Republik Azerbaijan, Ulvi Mehdiyev, di Istana Wakil Presiden, Senin (1/7/2024).

"Saya sangat menghargai upaya Yang Mulia Menteri, yang senantiasa mendorong kerja sama antara Indonesia dan Azerbaijan di bidang pelayanan publik," kata Ma'ruf, Senin, dikutip dari siaran pers.

Sebagai ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres berharap Azerbaijan dapat berbagi pengalaman tentang berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan di negara mereka, yang dapat diadopsi oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca juga: Bahas Kerja Sama, Wapres Terima Kunjungan Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan

Salah satu contoh konkret dari kerja sama kedua negara adalah penandatanganan MoU antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dengan Azerbaijani Service and Assessment Network (ASAN).

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang pelayanan publik antara Indonesia dan Azerbaijan.

“Indonesia dan Azerbaijan memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan berbagai kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi,” kata Wapres.

Dalam pertemuan ini, Ma'ruf juga menyoroti adaptasi teknologi dan inovasi pelayanan terpadu Azerbaijan, ASAN Xidmat yang telah sukses diterapkan di Indonesia melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Baca juga: Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

“Saat ini sudah terdapat sekitar 200 mal pelayanan publik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita ingin di beberapa tahun mendatang, Kabupaten/Kota di Indonesia telah mempunyai Mal Pelayanan Publik,” kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Di sisi lain, Mehdiyev menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya itu didirikan pada 2012 untuk mengimplementasikan konsep ASAN, di mana banyak pelayanan publik dilaksanakan di satu tempat.

“ASAN memberikan lebih dari 400 perusahaan publik di tempat yang sama, menyediakan lebih dari 100 jenis layanan publik," kata Mehdiyev

ASAN, ujar Mahdiyev, berarti "mudah" dalam bahasa Azerbaijan, hal ini mencerminkan kemudahan akses layanan publik yang diberikan.

Mahdiyev mengungkapkan bahwa pada 2015, ASAN menempati peringkat pertama di bidang pelayanan publik dan menerima penghargaan atas inovasi dalam aplikasi teknologi modern dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca juga: Pemerintah Fokus Pulihkan PDN, Wapres: Siapa yang Disalahkan Itu Nanti

"Kami sangat senang dan menghormati bahwa konsep ASAN yang menerima rating tertinggi juga dievaluasi dan diterapkan di Indonesia," ucap dia.

Mehdiyev juga menekankan komitmen Azerbaijan untuk terus mengembangkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, terutama dalam pelayanan teknologi.

"Kami menantikan semakin berkembangnya bidang pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam pengembangan sistem pelayanan pemerintahan," kata Mehdiyev.