Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, kepala daerah dan penjabat (pj) kepala daerah yang terlibat dalam judi online dapat dikenakan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau ternyata itu betul terkait judi online, ya bisa kita berikan peringatan kalau mungkin satu kali jumlah kecil kita beli peringatan bisa lisan bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain," ucap Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Tito menjelaskan, kepala daerah definitif yang terlibat dalam judi online dapat diberikan sanksi berupa teguran ringan, lisan, hingga tertulis.

Sementara, kepala daerah yang memiliki status penjabat bakal dicopot jabatannya.

Baca juga: 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

"Tapi kalau kita lihat besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ mungkin saya akan ganti ya. Sampaikan aja itu. Tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi," kata dia.

Mantan Kapolri ini juga mengancam bakal membeberkan nama-nama kepala daerah yang sudah terbutki terlibat judi online.

"Dan ingat risikonya, ini mau pilkada ya," ujar Tito.

Tito pun berjanji akan mengecek kebenaran akbar yang menyebut ada sejumlah kepala daerah yang bermain judi online.

"Saya baru dengar barusan, benar atau tidak tidak tahu, ada beberapa kepala daerah. Saya tidak tahu apakah definitif atau PJ. Karena sekarang kan definitif hasil Pilkada 2020 ada 270, sementara Pj 273. Nah, saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK," kata dia.

Baca juga: PPATK Temukan Indikasi Transaksi Judi Online lewat Pinjol, Bos OJK Buka Suara

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyebutkan, berdasarkan laporan yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap ada nama-nama kepala daerah yang bermain judi online.

DPR akan menyerahkan laporan dari PPATK itu kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

"Jadi ini kawan-kawan diduga terlibat transaksi tidak wajar dalam pemilu itu banyak, ya, toh. Ada legislatif, ada eksekutif daerah, ada legislatif pusat, kan gitu. Diduga. Itu belom. Kalau laporannya itu nanti kalau sudah laporan hasil pemeriksaan, diserahkan kepada DPR, diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti, begitu," kata pria yang karib disapa Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

"Ya termasuk ada staf-staf kan gitu lho, staf sekretariat juga, gitu. Namanya juga laporan transaksi uang yang dianggap kurang wajar di rekening, itu tok. Bahwa ada di antara caleg-caleg yang melakukan transaksi diduga transaksi tidak wajar, termasuk juga para kepala daerah. Namanya ada? Ada itu loh di PPATK ada," ujar dia.