Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Seiring dengan itu, Pemerintah sudah memutuskan untuk pasrah kehilangan data-data tersebut.

Sebab, tidak ada jaminan peretas akan memulihkan dan tak mengambil data, ketika dibayar serta diberi akses ke PDN untuk membuka enkripsi.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga,” tegas Usman.

Ratusan layanan publik belum pulih

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, serangan siber ke PDN berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan.

Upaya pemulihan layanan publik milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih terus dilakukan secara bertahap.

“Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Semuel.

Baca juga: Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Usman menambahkan, hingga Rabu (26/6/2024) sudah ada 5 layanan publik yang telah pulih. Dia mencontohkan layanan keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selain itu layanan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga sudah kembali normal.

Usman melanjutkan layanan perizinan event di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), layanan Si Halal milik Kementerian Agama (Kemenag), dan ASN Digital Pemerintah Daerah Kediri juga sudah pulih.

“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” pungkas Usman.

Pemerintah kurang peduli keamanan siber

Berkaca dari kasus peretasan PDN saat ini, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai pemerintah belum terlalu peduli dengan isu keamanan siber.

“Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait isu keamanan siber,” ujar Pratama kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2024).