Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi menteri luar negeri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kelak.

Meutya mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan soal penyusunan kabinet dan ia menyerahkan hal itu kepada Prabowo yang punya hak prerogatif sebagai presiden terpilih.

"Belum ada (tawaran), belum pembahasan sepenuhnya. (Soal menteri) hak prerogatif presiden terpilih," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Kendati demikian, Meutya tidak menampik bahwa Golkar memang ingin ada perempuan yang menduduki kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga: Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

"Tapi kan perempuannya belum tentu saya. Kita lihat, kita nunggu Pak Prabowo hak prerogatif sepenuhnya di beliau," ujar ketua Komisi I DPR itu.

Meutya juga membantah anggapan yang menyebut Golkar meminta jatah menteri di kabinet pemerintahan Prabowo.

Namun, ia mendengar ada tawaran lima kursi menteri untuk partai berlambang pohon beringin itu.

"Kemarin kan pernyataan ketum lima ya, beliau yang lebih tahu. Nanti saya salah menjawab lagi, tapi kan itu yang disodorkan, pada akhirnya sepenuhnya hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Meutya.

Baca juga: Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM, Bahas Susunan Kabinet?

Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar Idrus Marham mengaku mendapat informasi bahwa partainya akan mendapatkan lima kursi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar ini menyebutkan, partainya tidak keberatan dengan jatah lima kursi tersebut.

"Yang disampaikan itu (Golkar dapat 5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Ya kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," kata Idrus di Kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski begitu, Idrus menekankan bahwa persoalan kursi menteri dan sosok yang akan mengisinya merupakan wewenang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.