Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Kompas.com - 14/06/2024, 13:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI-P Utut Adianto menyentil Presiden Joko Widodo yang lebih memilih mendengarkan relawannya, Projo dan Bara JP, ketimbang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Utut menyindir cara bernegara Jokowi.

Hal tersebut Utut sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Lemhannas, dan Wantannas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Mulanya, Utut bertanya kepada para pejabat Lemhannas dan Wantannas, ke mana lembaga tersebut akan dibawa.

"Yang ke depan harus kita pikiran pak gubernur, pak sesjen, ini lembaga mau dikemanain? Where are you going to? Kalau zaman Pak Harto, saya tidak pernah stereotype terhadap satu pemerintahan, Lemhannas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur. Jadi orang mau datang. Kalau sekarang siapa? Wantannas, minta maaf, apalagi?" ujar Utut.

Baca juga: Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Utut menyinggung pangkat yang disandang para pejabat Lemhannas dan Wantannas saat ini.

Misalnya, Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Panca Putra.

Dia yakin, selama Panca masih menjabat sebagai kapolda, pasti banyak orang bertamu ke kantornya.

Namun, di Lemhannas, Utut menduga Panca pasti kini sepi tamu.

"Di sini bapak-bapak orang hebat semua, bintang 3 itu wah lulusnya setiap jenjang susah. Pak Panca dulu kadapol, Pak, orang mau ketemu pak kadapol antrenya bisa 2 bulan. Sekarang di sana (Lemhannas). Dugaan saya yang mau bertamu juga jarang. Ke depan ini Wantannas seperti apa?" jelasnya.

Baca juga: Lemhanas Usulkan Rekomendasi Presidensi G20 ke Jokowi, Ini Rekomendasinya

Kemudian, Panca menyebut bisa saja penempatan para pejabat tinggi TNI-Polri di Lemhannas dan Wantannas hanyalah 'tempat parkir'.

Dia juga meyakini para petinggi Wantannas tidak pernah bertemu karena kesibukannya masing-masing.

"Kalau bapak tadi Pak Laksamana Madya Hutabarat (Sesjen Wantannas) tadi bercerita ada Pak Jokowi, 8 menteri, saya pastikan enggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu saya voor 1 banding 10. Kalau benar saya kasih Rp 10 juta, eh Rp 100 juta. Kalau saya yang, bapak yang enggak benar, bapak kasih saya Rp 10 juta," sambungnya.

Setelahnya, barulah Utut menyinggung Jokowi yang lebih suka mendengar Projo ketimbang Lemhannas dan Wantannas.

Baca juga: Lembaga Karya Cipta Indonesia dan Watannas Bahas Kerja Sama di Bidang Musik Digital

Dia bingung dengan posisi Wantannas dan Lemhannas yang kerap diabaikan Presiden saat ini.

"Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, Presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf ini bukan soal keberpihakan, keberpihakan kami sudah clear tadi kita dukung anggaran, tetapi bernegara enggak bisa begini. Hanya di atas kertas bapak hebat, di atas kertas ada 8 menteri dan bapak sekretaris. Komunikasi dengan Presiden? Lapangannya? Tidak," kata Utut.

"Ke depan kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita gedok, bapak akan disebar diperbantukan di sipil dan manfaat bapak jauh lebih hebat," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com