Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Kalbar mendapatkan perhatian khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. 

Beberapa sektor di provinsi yang dijuluki seribu sungai ini akan menjadi fokus utama pembangunan nasional.

Baca juga: Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah Harus Selaras

Di antara sektor-sektor tersebut adalah penataan destinasi pariwisata prioritas di Sambas-Singkawang, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dengan peningkatan jumlah dokter spesialis dan tenaga kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur untuk mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi.

Kalbar memiliki beragam potensi, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, industri, dan kehutanan.

“Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan daerah,” tutur Anas.

Baca juga: Dorong Pembangunan Daerah, Bupati Wonogiri Minta Adanya Integrasi Anggaran Pemda, Provinsi, dan Pusat

Perbaikan kualitas pelayanan publik

Dalam kesempatan tersebut, Anas menjelaskan bahwa salah satu strategi untuk mempercepat kemajuan daerah adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk percepatan izin usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Kemenpan-RB terus mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan. Di Provinsi Kalbar terdapat enam MPP dari total 14 kabupaten dan kota yang ada, mencapai 43 persen dari keseluruhan.

Anas menekankan bahwa pembangunan MPP harus mengedepankan fungsi daripada kemegahan gedung. 

“Bangunan tidak harus megah, tapi yang terpenting fungsinya harus optimal,” ujarnya.

Baca juga: Peringati Hari Pers Nasional, Ganjar Minta Media Mainstream Ajarkan Kode Etik ke Citizen Journalist

Anas mengungkapkan bahwa pelayanan saat ini harus berorientasi pada prinsip citizen centric, yang menjamin bahwa negara hadir untuk rakyat dengan menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Dengan bantuan dari badan usaha milik negara (BUMN) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), pemerintah sedang mengembangkan Portal Nasional Pelayanan Publik, di mana berbagai layanan akan dapat diakses secara digital melalui portal tersebut.

Untuk mempercepat implementasi layanan digital terpadu, perlu ada kesepakatan dalam pengembangan identitas digital sebagai solusi jalan tengah.

Selain itu, Anas juga meminta agar Provinsi Kalbar mengintegrasikan seluruh aplikasi pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayahnya.

Baca juga: Sekda Jabar Pastikan Tak Ada WFH bagi ASN di Pelayanan Publik

"Provinsi (Kalbar) perlu menginteroperabilitaskan semua aplikasi yang ada sehingga masyarakat dapat mengaksesnya melalui satu portal," imbuhnya.