Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

KOMPAS.com – Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki potensi besar untuk menjadi daerah maju berkat kekayaan alamnya dalam sektor pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kalbar agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar diharapkan mampu menetapkan skala prioritas yang dianggap paling berdampak bagi masyarakatnya.

Salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian adalah penanganan kemiskinan, terutama melalui implementasi reformasi birokrasi tematik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya implementasi reformasi birokrasi tematik, terutama dalam penanganan stunting dan penurunan kemiskinan, dengan melibatkan berbagai sektor secara lintas sektor.

"Pemprov Kalbar harus memilih skala prioritas. Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah mendorong birokrasi berdampak, sehingga kesibukan birokrasi ke depan lebih berdampak langsung untuk rakyat," jelasnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar di Pontianak, Selasa (23/4/2024).

Dari segi peningkatan sumber daya manusia (SDM), Pemprov Kalbar mengusulkan 1.579 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pengadaan pada 2024. 

Usulan tersebut telah disetujui dan terdiri dari 60 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.519 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Lebih lanjut, Anas menekankan pentingnya peran ASN yang telah dan akan mengabdi di Kalbar dalam mengubah wajah birokrasi.

Birokrasi diharapkan tidak hanya dianggap sebagai tumpukan kertas, tetapi harus memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan adalah menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan memiliki daya saing tinggi, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pembangunan struktur digital yang kuat, kompetensi digital yang memadai, dan budaya digital yang melekat, agar sejalan dengan komitmen transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

ASN diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam implementasi teknologi tersebut dalam penyediaan layanan publik.

“Dalam hal transformasi digital, akselerasi transformasi digital dan profesionalitas ASN juga perlu didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,” ucap Anas.

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Kalbar mendapatkan perhatian khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. 

Beberapa sektor di provinsi yang dijuluki seribu sungai ini akan menjadi fokus utama pembangunan nasional.

Di antara sektor-sektor tersebut adalah penataan destinasi pariwisata prioritas di Sambas-Singkawang, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dengan peningkatan jumlah dokter spesialis dan tenaga kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur untuk mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi.

Kalbar memiliki beragam potensi, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, industri, dan kehutanan.

“Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan daerah,” tutur Anas.

Perbaikan kualitas pelayanan publik

Dalam kesempatan tersebut, Anas menjelaskan bahwa salah satu strategi untuk mempercepat kemajuan daerah adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk percepatan izin usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Kemenpan-RB terus mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan. Di Provinsi Kalbar terdapat enam MPP dari total 14 kabupaten dan kota yang ada, mencapai 43 persen dari keseluruhan.

Anas menekankan bahwa pembangunan MPP harus mengedepankan fungsi daripada kemegahan gedung. 

“Bangunan tidak harus megah, tapi yang terpenting fungsinya harus optimal,” ujarnya.

Anas mengungkapkan bahwa pelayanan saat ini harus berorientasi pada prinsip citizen centric, yang menjamin bahwa negara hadir untuk rakyat dengan menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Dengan bantuan dari badan usaha milik negara (BUMN) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), pemerintah sedang mengembangkan Portal Nasional Pelayanan Publik, di mana berbagai layanan akan dapat diakses secara digital melalui portal tersebut.

Untuk mempercepat implementasi layanan digital terpadu, perlu ada kesepakatan dalam pengembangan identitas digital sebagai solusi jalan tengah.

Selain itu, Anas juga meminta agar Provinsi Kalbar mengintegrasikan seluruh aplikasi pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayahnya.

"Provinsi (Kalbar) perlu menginteroperabilitaskan semua aplikasi yang ada sehingga masyarakat dapat mengaksesnya melalui satu portal," imbuhnya.