PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menindaklanjuti informasi Presiden Joko Widodo terkait indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui aset kripto sebesar Rp 139 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas PPATK M Natsir dalam keterangannya kepada Jurnalis Kompas TV Asri, Jumat (19/4/2024).

"Tentu PPATK tindaklanjuti," ujar Natsir merespons informasi Jokowi, dikutip dari Kompas TV.

Natsir menjelaskan, PPATK sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Baeppebti) untuk melaksanakan National Risk Asessment (NRA) sejak 2016.

Kerja sama tersebut kemudian diperbarui pada 2019. Dari pembaruan kerja sama ini, PPATK dan Bappebti melakukan pemetaan dan mitigasi risiko dari perdagangan aset kripto.

Baca juga: Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

"Dari pemetaan itu kita lihat bahwa pertama dari sisi profesi, itu pengusaha dan politikal itu menjadi pengusaha yang beriisiko tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan aset kripto," ujarnya.

"Lalu dari sisi daerah, itu DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi, dari banyak mata uang, bitcoin dll, itu bitcoin yang memiliki risiko tinggi dijadikan sarana TPPU," sambung dia.

Diberitakan, Jokowi mewanti-wanti jajarannya untuk lebih mewaspadai pola baru yang digunakan pelaku TPPU menyusul pesatnya perkembangan teknologi.

Salah satu pola baru pelaku TPPU yakni lewat aset kripto. Jokowi mengungkapkan, indikasi pencucian uang di aset tersebut mencapai Rp 139 triliun.

Baca juga: KPK: Rekening Jaksa yang Dilaporkan Peras Saksi Sudah Diperiksa PPATK, Tak Ada Transaksi Janggal

"Data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto, ini sebesar 8,6 miliar dollar AS di tahun 2022. Ini setara dengan Rp 139 triliun, secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Selain aset kripto, beberapa instrumen yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU meliputi aset virtual, NFT, aktivitas lokapasar, uang elektronik, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang digunakan untuk mengotomasi transaksi.

Dia menyampaikan, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Otoritas tidak boleh kalah dan ketinggalan untuk memberantas tindak-tindak pidana tersebut.

"Ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau ndak, ya kita akan ketinggalan terus," kata Jokowi.