Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto tidak mempersoalkan aksi-aksi unjuk rasa yang digelar menjelang sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hadi mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari hak dalam demokrasi yang wajib dihargai oleh pemerintah.

"Ya itu kan hak ya, hak demokrasi kita hargai, toh kita juga akan dengarkan apa yang mereka sampaikan," kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Namun demikian, Hadi menekankan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan dinamika yang terjadi supaya sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat bejalan lancar.

Baca juga: Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Mantan panglima TNI ini juga menyebutkan bahwa pemerintah akan menyiapkan skema untuk mengamankan sidang pengucapan putusan yang akan digelar pada Senin (22/4/2024) mendatang.

"Kalau namanya suatu kegiatan kita kan pasti ada mitigasi ya, mitigasi ya kita tetap menjaga keamanan, kemudian kita punya rencana-rencana aksi supaya semuanya bisa aman, damai, dan terlindungi semuanya," kata Hadi.

Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di sekitar MK menjelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Misalnya, pendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran menggelar unjuk rasa pada Kamis hari ini dan Jumat (19/4/2024) besok dalam rangka mengawal sidang MK.

Dikutip dari Tribunnews.com, pada hari ini juga ada tiga kelompok unjuk rasa yang meminta kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menerima hasil Pilpres 2024.