Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Kompas.com - 18/04/2024, 12:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi mengatakan, sikap Amerika Serikat (AS) terhadap Palestina menunjukkan bahwa negara itu menggunakan hukum internasional hanya sebagai sebuah alat yang dipakai sesuai keinginannya.

Hal ini dikatakan Wang Yi ketika pihak Amerika menilai bahwa Resolusi 2728 yang disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera gencatan senjata di Jalur Gaza, tidak mengikat.

Menurut Wang Yi, perang di Gaza sudah berlangsung lebih dari setengah tahun dan mengakibatkan tragedi kemanusiaan di abad 21.

"Pihak AS mengatakan resolusi ini tidak mengikat. Dunia sangat terkejut dengan apa yang disampaikan AS. Sikap tersebut menunjukkan, di AS hukum internasional hanyalah sebuah alat yang mereka pakai sesuai dengan keinginannya," kata Wang Yi usai melakukan pertemuan bilateral di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

Adapun resolusi itu disahkan setelah AS memilih abstain dan 14 negara lain memberikan suara untuk mendukung gencatan senjata di Gaza.

Perubahan sikap AS sebagai sekutu Israel yang kerap memveto resolusi itu akhirnya meloloskan resolusi 2728 sehingga pengesahan menjadi momen penting dalam sejarah persoalan Palestina di DK PBB.

Wang Yi mengatakan, seharusnya setiap negara anggota bertanggung jawab menaati resolusinya. Sebab, keputusan DK PBB berdasarkan piagam PBB bersifat mengikat.

"Sebagai anggota tetap DK PBB, bahkan AS semestinya menaati. Menanggapi pernyataan AS yang tidak masuk akal, DK PBB menyerukan bahwa setiap resolusi DK PBB adalah hukum internasional yang mengikat secara hukum," ujar Wang Yi.

"Hendaknya AS menyampingkan mentalitas egois dan mendengarkan kata-kata komunitas internasional secara teliti," katanya lagi.

Baca juga: Nasib Hubungan AS-Israel Setelah AS Loloskan Resolusi PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

Wang Yi lantas menyarankan agar para pejabat-pejabat AS kembali belajar pengetahuan dasar.

"(Dalam) Anggota DK PBB tidak ada pengecualian. Diharapkan pihak AS mengubah kebiasaan sombong dan bekerja sama sebagai salah satu anggota DK PBB, bekerja sama dengan anggota DK PBB lainnya menjalankan tanggung jawab dan menerapkan Resolusi 2728, untuk mendorong segera gencatan senjata di Gaza dan menyelamatkan warga palestina saat ini," ujar Wang Yi.

Sebelumnya diberitakan, AS mempertanyakan sifat mengikat secara hukum dari resolusi 2728.

Perwakilan AS di PBB menyatakan secara eksplisit bahwa mereka tidak setuju dengan semua isi resolusi tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat memberikan suara yang mendukung resolusi itu.

Namun, mereka mendukung beberapa tujuan penting dalam resolusi yang tidak mengikat tersebut.

Baca juga: Israel Tolak Resolusi Gencatan Senjata DK PBB, Lalu Apa Selanjutnya?

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, berulang kali mengatakan dalam konferensi pers bahwa resolusi tersebut tidak mengikat, sebelum kemudian mengakui bahwa rincian teknisnya harus ditentukan para pengacara internasional.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com