Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Kompas.com - 18/04/2024, 12:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi mengatakan, sikap Amerika Serikat (AS) terhadap Palestina menunjukkan bahwa negara itu menggunakan hukum internasional hanya sebagai sebuah alat yang dipakai sesuai keinginannya.

Hal ini dikatakan Wang Yi ketika pihak Amerika menilai bahwa Resolusi 2728 yang disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera gencatan senjata di Jalur Gaza, tidak mengikat.

Menurut Wang Yi, perang di Gaza sudah berlangsung lebih dari setengah tahun dan mengakibatkan tragedi kemanusiaan di abad 21.

"Pihak AS mengatakan resolusi ini tidak mengikat. Dunia sangat terkejut dengan apa yang disampaikan AS. Sikap tersebut menunjukkan, di AS hukum internasional hanyalah sebuah alat yang mereka pakai sesuai dengan keinginannya," kata Wang Yi usai melakukan pertemuan bilateral di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

Adapun resolusi itu disahkan setelah AS memilih abstain dan 14 negara lain memberikan suara untuk mendukung gencatan senjata di Gaza.

Perubahan sikap AS sebagai sekutu Israel yang kerap memveto resolusi itu akhirnya meloloskan resolusi 2728 sehingga pengesahan menjadi momen penting dalam sejarah persoalan Palestina di DK PBB.

Wang Yi mengatakan, seharusnya setiap negara anggota bertanggung jawab menaati resolusinya. Sebab, keputusan DK PBB berdasarkan piagam PBB bersifat mengikat.

"Sebagai anggota tetap DK PBB, bahkan AS semestinya menaati. Menanggapi pernyataan AS yang tidak masuk akal, DK PBB menyerukan bahwa setiap resolusi DK PBB adalah hukum internasional yang mengikat secara hukum," ujar Wang Yi.

"Hendaknya AS menyampingkan mentalitas egois dan mendengarkan kata-kata komunitas internasional secara teliti," katanya lagi.

Baca juga: Nasib Hubungan AS-Israel Setelah AS Loloskan Resolusi PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

Wang Yi lantas menyarankan agar para pejabat-pejabat AS kembali belajar pengetahuan dasar.

"(Dalam) Anggota DK PBB tidak ada pengecualian. Diharapkan pihak AS mengubah kebiasaan sombong dan bekerja sama sebagai salah satu anggota DK PBB, bekerja sama dengan anggota DK PBB lainnya menjalankan tanggung jawab dan menerapkan Resolusi 2728, untuk mendorong segera gencatan senjata di Gaza dan menyelamatkan warga palestina saat ini," ujar Wang Yi.

Sebelumnya diberitakan, AS mempertanyakan sifat mengikat secara hukum dari resolusi 2728.

Perwakilan AS di PBB menyatakan secara eksplisit bahwa mereka tidak setuju dengan semua isi resolusi tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat memberikan suara yang mendukung resolusi itu.

Namun, mereka mendukung beberapa tujuan penting dalam resolusi yang tidak mengikat tersebut.

Baca juga: Israel Tolak Resolusi Gencatan Senjata DK PBB, Lalu Apa Selanjutnya?

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, berulang kali mengatakan dalam konferensi pers bahwa resolusi tersebut tidak mengikat, sebelum kemudian mengakui bahwa rincian teknisnya harus ditentukan para pengacara internasional.

Senada dengan itu, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, dan duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, secara terpisah menegaskan bahwa resolusi tersebut tidak mengikat.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun membantah pendapat itu dengan mengatakan, resolusi tersebut mengikat.

Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq mengatakan, resolusi Dewan Keamanan merupakan hukum internasional sehingga mengikat seperti halnya hukum internasional.

Sejumlah pakar mengatakan, apakah suatu resolusi mengikat tergantung pada bahasa yang digunakan. Bahasa yang ambigu memberi ruang untuk interpretasi.

Terkait resolusi gencatan senjata di Gaza, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah resolusi itu masuk dalam Bab VI Piagam PBB (yang menyatakan bahwa itu tidak mengikat) atau Bab VII (yang bersifat mengikat).

Baca juga: Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com