Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Kompas.com - 16/04/2024, 15:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024) untuk mendengarkan putusan MK terhadap sengketa Pilpres 2024.

"Insya Allah hadir," kata Ganjar saat ditemui di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024) siang setelah mengunjungi kediaman Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Megawati Serahkan Amicus Curiae Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk Palu Emas

Ganjar berharap agar hakim dapat mengembalikan marwah MK. Harapan ini senada dengan yang disampaikan Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

"Semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, khususnya pada MK-nya sendiri," ucap Ganjar.

"Saya kira momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April mop tetapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini, habis gelap terbitlah terang," kata dia.

Baca juga: Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Lebih jauh, Ganjar menjelaskan soal amicus curiae atau sahabat pengadilan yang ditulis oleh Megawati Soekarnoputri.

Dia mengatakan, apa yang dituliskan Megawati merupakan sebuah harapan agar MK benar-benar menjaga demokrasi Indonesia yang tercermin dalam putusan 22 April mendatang.

"Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan memengaruhi putusan, tapi wewenangnya pada Yang Mulia Majelis Hakim," ujar Ganjar.

"Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain Ibu menuliskan pikirannya termasuk opininya di Harian Kompas. Saya kira semua orang melihat situasi ini, saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada, agar demokrasi bisa terjaga," ucap dia.


MK telah merampungkan rangkaian sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).

Hari ini, berlangsung tahapan penyampaian dokumen kesimpulan dan alat bukti yang perlu dilengkapi maksimal pada Selasa sore.

Tahapan selanjutnya adalah membacakan putusan paling lambat pada Senin (22/4/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com