Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Kompas.com - 14/04/2024, 14:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengingatkan risiko terjadinya perang dunia III jika ketegangan di kawasan Timur Tengah terus berlangsung karena mendapatkan dukungan negara maju seperti Amerika Serikat.

Ketegangan itu bermula ketika Israel menyerang Kedutaan Besar Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024.

Serangan itu lantas dibalas oleh Iran dengan meluncurkan puluhan drone dan rudal balistik ke Israel pada Sabtu (13/4/2024) malam.

"Bila AS akan tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran, bukannya tidak mungkin negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia akan membantu Iran," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

"Perang di Timur Tengah akan bereskalasi yang menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang tentunya akan merugikan seluruh umat manusia," ucap dia.

Baca juga: UPDATE Iran Serang Israel: 300 Drone dan Rudal Telah Ditembakkan, 12 Orang Terluka

Negara-negara dunia, menurut Hikmahanto, akan mengecam sikap AS yang sudah membuat pernyataan akan berada di belakang Israel apabila Iran terus melancarkan serangan.

Sementara itu, menurut dia, Iran membalas serangan Israel dengan mendasarkan pada hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Konsep tersebut juga digunakan oleh Israel saat menyerang Hamas di Gaza hingga saat ini.

Ia juga menilai, Pemerintah Indonesia perlu turun tangan untuk memastikan agar serangan di Iran dan Israel maupun serangan ke Gaza oleh Israel bisa dihentikan.

Pertama, menurut dia, Pemerintah RI bisa meminta Dewan Keamanan PBB melakukan sidang darurat atas serangan Israel ke Kedubes Iran.

"Bila perlu berinisiatif membuat Resolusi Majelis Umum yang mengutuk tindakan Israel," ungkap Hikmahanto.

Baca juga: RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Kedua, melakukan shuttle diplomacy ke Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa untuk tidak mendukung tindakan salah dari Israel.

Negara-negara tersebut, kata Hikmahanto, semestinya memberi contoh agar tunduk pada hukum internasional.

"Ketiga, mendorong rakyat dan pemerintahan dunia agar rakyat dan oposisi di Israel untuk menurunkan PM (Perdana Menteri) Nethanyahu mengingat serangan ke Gaza maupun Iran hanya bisa dihentikan oleh siapa pun yang menjabat sebagai perdana menteri dan tidak dijabat oleh Benjamin Nethanyahu," papar dia.

Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada Sabtu malam.

Proksi dan sekutu Iran juga melancarkan serangan hingga membuat sirene peringatan berbunyi di banyak tempat di Israel.

Iran telah berulang kali mengancam akan menyerang Israel sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan pada 1 April terhadap gedung konsulatnya di Damaskus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com