Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Arus Balik 14-15 April 2024, Pemudik Diimbau Atur Waktu Kepulangan

Kompas.com - 11/04/2024, 09:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Aan Suhanan mengimbau masyarakat mempersiapkan dengan baik perjalanan balik setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.

Masyarakat sebaiknya menghindari puncak arus balik Idul Fitri yang diperkirakan terjadi pada Minggu-Senin 14 hingga 15 April 2024.

"Survei dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diprediksi untuk puncak arus balik ada di tanggal 14 dan 15 April. Ini hasil survei Kemenhub juga demikian, angkanya di tanggal 15 itu paling tinggi," ujar Aan dilansir siaran YouTube Kompas TV, Kamis (11/4/2024). 

Baca juga: Jadwal dan Diskon Tarif Tol 20 Persen Selama Arus Balik Lebaran

"Jadi kita mengimbau kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari masing-masing instansinya, kebijakan dari masing-masing instansinya untuk menunda perjalanan balik. Jangan semua di tanggal 14 dan 15," lanjut dia.

Dengan imbauan tersebut, Aan berharap kepadatan arus balik pada 14 dan 15 April mendatang bisa diurai.

Sejalan dengan hal itu, pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nantinya akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen pada 17,18 dan 19 April.

Sehingga diharapkan masyarakat yang akan menempuh arus balik bisa memanfaatkannya. 

Baca juga: Cek Jadwal One Way dan Contraflow saat Arus Balik Lebaran 2024

"Ini (juga) untuk menarik masyarakat menunda perjalanan baliknya nanti," ungkap Aan.

Lebih lanjut, Aan pun meminta masyarakat mempersiapkan kesehatan dan kondisi kendaraan masing-masing.

Kondisi tubuh harus dipastikan dalam baik dan sehat sebelum menempuh perjalanan balik.

"Pastikan kesehatannya prima, tidak dalam sakit. Kalau sudah lelah wajib berhenti. Jangan memaksakan karena pengin cepet sampai ke rumah. Pada saat balik juga sama, pengin cepet sampai rumah, akhirnya tidak mau berhenti, dipaksakan, sudah lelah, kemudian ini jadi kecelakaan, ini sangat tidak kita harapkan," jelas Aan. 

Baca juga: Saat Arus Balik Lebaran, Nyetir dan Istirahat Harus Seimbang

"Lalu kendaraan juga sama, pastikan kendaraanya prima, dicek sebelum berangkat, tekanan ban dan sebagainya. Sehingga tidak ada hambatan di jalan nantinya. Dan jadi kendaraan yang berkesalamatan. Kemudian ikuti arahan petugas. Ikuti arahan yang sudah kami buat, ikuti aturan yang ada di UU sehingga semua bisa berjalan lancar dan selamat," lanjutnya.

Ia menambahkan, pemerintah sudah mempersiapkan teknis pengaturan untuk arus balik Lebaran. Baik berupa jadwal, skema contra-flow, sistem ganjil-genap maupun pembatasan angkutan barang.

Namun berbagai persiapan menurutnya tidak berarti jika tidak diikuti masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com