Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Basarah: Pertemuan Megawati dan Prabowo Jangan Diartikan Berbuah Koalisi

Kompas.com - 10/04/2024, 09:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menegaskan, rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto, jangan diartikan harus menghasilkan kesepakatan berupa koalisi politik.

Menurut Basarah, pertemuan kedua tokoh politik itu akan membahas seputar kebangsaan.

"Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan yang jika nanti MK memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang Pemilu Presiden," kata Basarah ditemui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Basarah menegaskan, hingga kini partainya sendiri belum menentukan sikap apakah akan bergabung dalam pemerintahan selanjutnya atau tidak. 

Baca juga: Megawati Gelar Open House Terbatas di Teuku Umar

Keputusan itu baru akan disampaikan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDI-P.

Apalagi, PDI-P tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi pemerintah.

"Karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan, kita tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensiil. Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita pada esensinya adalah mengajarkan gotong royong," ungkap dia.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR ini menilai bahwa gotong royong tidak harus dimaknai semua pihak berada di dalam pemerintahan.

Menurut dia, gotong royong membangun bangsa bisa dilakukan, baik berada di luar maupun dalam pemerintah.

"Intinya kita bekerja sama. Kalau kami di luar pemerintahan, maka kami akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan," kata dia. 

Baca juga: Bila Fajar Keadilan Menyingsing di MK dan Ujian Kenegarawanan Megawati

"Tugas kita di luar pemerintahan itu adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo," lanjut dia.

Sementara itu, soal kapan rencananya pertemuan Megawati dan Prabowo terlaksana, Basarah belum bisa menyampaikan secara gamblang.

Pasalnya, PDI-P hingga kini masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Tapi secara pribadi, saya kira meksipun mungkin secara fisik belum bertemu antara hati Bu Megawati dan Pak Prabowo saya kira sudah saling kontak batin di antara mereka berdua," pungkas dia.

Adapun kabar bakal bertemunya tokoh-tokoh politik pasca Pemilu 2024 pada momentum Idul Fitri tahun ini semakin menguat. 

Baca juga: Pengamat Anggap Koalisi Prabowo-Gibran Masih Solid, Tak Terusik Parpol Baru yang Hendak Gabung

Ada dua tokoh yang digadang kuat bertemu, yaitu Megawati dan Prabowo. Namun dikabarkan pertemuan itu bakal didahului oleh Puan dan Prabowo.

Dalam hal ini, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan bahwa Megawati yang menugaskan Puan untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo.

"Jadi, dari satu poin dan dua poin itu, muaranya, Ibu menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report," kata Said saat dihubungi, Senin (8/4/2024).

"Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu ketua umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan begitu," lanjut dia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com