Ahmad Basarah: Pertemuan Megawati dan Prabowo Jangan Diartikan Berbuah Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menegaskan, rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto, jangan diartikan harus menghasilkan kesepakatan berupa koalisi politik.

Menurut Basarah, pertemuan kedua tokoh politik itu akan membahas seputar kebangsaan.

"Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan yang jika nanti MK memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang Pemilu Presiden," kata Basarah ditemui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Basarah menegaskan, hingga kini partainya sendiri belum menentukan sikap apakah akan bergabung dalam pemerintahan selanjutnya atau tidak. 

Keputusan itu baru akan disampaikan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDI-P.

Apalagi, PDI-P tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi pemerintah.

"Karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan, kita tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensiil. Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita pada esensinya adalah mengajarkan gotong royong," ungkap dia.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR ini menilai bahwa gotong royong tidak harus dimaknai semua pihak berada di dalam pemerintahan.

Menurut dia, gotong royong membangun bangsa bisa dilakukan, baik berada di luar maupun dalam pemerintah.

"Intinya kita bekerja sama. Kalau kami di luar pemerintahan, maka kami akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan," kata dia. 

"Tugas kita di luar pemerintahan itu adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo," lanjut dia.

Sementara itu, soal kapan rencananya pertemuan Megawati dan Prabowo terlaksana, Basarah belum bisa menyampaikan secara gamblang.

Pasalnya, PDI-P hingga kini masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Tapi secara pribadi, saya kira meksipun mungkin secara fisik belum bertemu antara hati Bu Megawati dan Pak Prabowo saya kira sudah saling kontak batin di antara mereka berdua," pungkas dia.

Adapun kabar bakal bertemunya tokoh-tokoh politik pasca Pemilu 2024 pada momentum Idul Fitri tahun ini semakin menguat. 

Ada dua tokoh yang digadang kuat bertemu, yaitu Megawati dan Prabowo. Namun dikabarkan pertemuan itu bakal didahului oleh Puan dan Prabowo.

Dalam hal ini, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan bahwa Megawati yang menugaskan Puan untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo.

"Jadi, dari satu poin dan dua poin itu, muaranya, Ibu menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report," kata Said saat dihubungi, Senin (8/4/2024).

"Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu ketua umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan begitu," lanjut dia