Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Anggap Koalisi Prabowo-Gibran Masih Solid, Tak Terusik Parpol Baru yang Hendak Gabung

Kompas.com - 08/04/2024, 21:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat ini masih solid.

Parpol anggota KIM tampak tak terusik meskipun ada keinginan untuk menambah anggota koalisi Prabowo dengan merangkung kubu yang berseberangan di Pilpres 2024 lalu.

"Hal itu setidaknya bila dilihat dari panggung depan. Semua petinggi KIM setidaknya menyatakan tak masalah bila Prabowo menambah anggota koalisi," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Baca juga: Soal Pertemuan dengan Megawati, Gerindra: Prabowo Selalu Datang ke Senior

Jamiluddin mengatakan, soliditas itu akan bertahan bila pendukung KIM saat ini mendapat jumlah kursi menteri yang setimpal.

Setidaknya, bagi Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, mereka harus mendapat jatah kursi menteri lebih banyak daripada anggota koalisi yang nantinya baru bergabung.

Jamiluddin melihat kondisi itu yang mendorong KIM meminta Prabowo untuk bertemu sebelum penambahan anggota baru.

Petinggi partai di KIM disebut ingin terlebih dahulu deal terkait jumlah kursi yang akan mereka peroleh, termasuk juga jumlah kursi yang akan diterima anggota baru.

"Kalau deal itu tercapai, petinggi partai di KIM berpeluang akan aktif mendekati partai lain untuk menjadi anggota baru. KIM akan berupaya menarik semua partai yang masuk Senayan agar mau bergabung ke KIM," tuturnya.

"Sebaliknya, bila tidak tercapai deal tersebut, maka soliditas KIM melemah. Para petinggi KIM, selain Gerindra, kemungkinan besar akan pasif, bahkan berpeluang untuk menghalangi pargai lain masuk koalisi," sambung Jamiluddin.

Baca juga: Megawati Tugaskan Puan Komunikasi dengan Prabowo

Akan tetapi, lanjut Jamiluddin, seandainya KIM sepakat dan aktif mendekati partai lain, bukan berarti semua partai yang ada di Senayan mau masuk ke dalam KIM.

Menurutnya, ada dua partai yang menolak masuk ke KIM, yakni PDI-P dan PKS.

Sebagai partai ideologis, PKS dan PDI-P punya militansi, sehingga tak mudah goyah hanya diiming-iming jabatan menteri.

"Jadi, tak mudah bagi Prabowo dan KIM untuk mengajak semua partai yang masuk Senayan untuk bergabung ke KIM. Khusus PDI-P dan PKS, Prabowo dan KIM perlu pendekatan ideologis bila ingin mendekati dua partai itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com