Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Menteri Jokowi Sudah Dipanggil MK, Usmad Hamid: Itu Tidak Cukup

Kompas.com - 06/04/2024, 03:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memanggil sejumlah menteri lain untuk mengklarifikasi seputar dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Menurut Usman, pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (5/4/2024), belumlah cukup untuk menjawab isu politisasi bansos oleh Jokowi di wilayah tersebut.

"Saya kira pertanyaan-pertanyaan hakim kemarin atau hari ini yang mencecar, misalnya, kenapa bantuan sosial kebanyakan diberikan di Jawa Tengah? Saya kira itu tidak cukup dijawab oleh para menteri, apalagi hanya empat menteri," ujar Usman dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat.

Adapun empat menteri Jokowi yang dipanggil MK ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta MK Panggil Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

Selain keempat menteri tersebut, Usman mengatakan, setidaknya ada delapan hingga 13 menteri lain yang dapat dimintai keterangan seputar politisasi bansos di Jawa Tengah.

"Masih ada delapan menteri atau bahkan 13 menteri secara total yang mengetahui atau yang bisa dimintai keterangan terkait penyaluran bantuan sosial yang lebih diprioritaskan di dalam Jawa Tengah," kata Usman.

Selain itu, Usman menyadari bahwa Jawa Tengah merupakan basis suara dari PDI Perjuangan (PDI-P) yang dalam Pilpres 2024 mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Karena itu, masifnya penyaluran bansos di Jawa Tengah tak lain bertujuan untuk menggerus suara Ganjar-Mahfud dan beralih ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Hampir seluruh pengamat politik, para sarjana politik mengetahui bahwa Jawa Tengah basis ideologis dari PDI-P dan itu dimaksudkan penyaluran bantuan sosial itu untuk mempengaruhi suara basis ideologis PDI-P yang semestinya (masuk) nomor 3 menjadi (beralih) pasangan nomor 2," jelas dia.

Baca juga: Usman Hamid Sebut MK Tampak Yakin Jokowi Cawe-cawe di Pilpres

Sebagai informasi, MK memanggil empat menteri KIM untuk bicara seputar politisasibansos oleh Jokowi serta pengerahan anggaran negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sebagaimana didalilkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya ke MK.

Kedua kubu mempersoalkan, salah satunya, mengapa anggaran perlindungan sosial melonjak dibandingkan dua tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai jumlah saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

Mereka juga mempersoalkan keterlibatan aktif Jokowi dalam membagikan langsung bansos tersebut, utamanya berkaitan kunjungan kerja Kepala Negara ke Jawa Tengah yang intensitasnya lebih tinggi ketimbang wilayah lainnya selama masa kampanye Pemilu 2024.

Namun dalam persidangan tersebut, keempat menteri Jokowi kompak menyatakan bahwa penyaluran bansos sama sekali tak terkait Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com