Di Sidang MK, Risma: Anggaran Kemensos Turun Rp 8 Triliun pada 2024 karena Belanja El Nino Keluar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui bahwa anggaran kementeriannya turun sekitar Rp 8 triliun pada 2024.

Hal itu disampaikan menteri yang karib disapa Risma ini saat memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Politikus PDI-P itu mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh tidak dianggarkannya lagi bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai anggaran perlindungan sosial dalam kementeriannya.

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.

Baca juga: Airlangga Beberkan Beberapa Negara Juga Beri Bansos akibat Dampak El Nino

Sementara itu, Risma menjelaskan, BLT El Nino sebesar Rp 7,5 triliun dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang per November 2023.

"Ini (penyaluran BLT El Nino) harus selesai pada Desember karena tahun anggaran 2023. Saat turun adalah di bulan November," ujar Risma.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat. Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan," katanya lagi.

Sebagai informasi, Risma memberikan keterangan dalam sidang sengketa pilpres 2024 berdasarkan permintaan dari Majelis Hakim MK.

Baca juga: Airlangga Sebut Jangkauan Bansos di Indonesia Lebih Rendah dari Singapura dan Malaysia

Sementara itu, pihak pemohon 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diketahui menuding penyaluran bantuan sosial mendekati hari pemungutan suara berdampak pada elektoral pihak terkait, yakni capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalil itu dikuatkan oleh saksi ahli dari kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Faisal Basri yang menilai bantuan El Nino digelontorkan pemerintah untuk kepentingan politik elektoral.

"Nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," kata Faisal dalam sidang MK, Senin.

Baca juga: Bansos Dikaitkan dengan Pemilu, Menko PMK Tegaskan Direncanakan sejak Awal untuk Cegah Kemiskinan

Faisal mengaku heran karena pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut padahal dampak El Nino di Indonesia sudah mereda.

Dia juga menyinggung data jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem pada 2021 lebih parah dibandingkan tahun 2023, tetapi saat itu pemerintah tidak menggelontorkan bantuan seperti BLT El Nino.

"Kenapa sih minta diperpanjang, karena ingin diciptakan panggung-panggung baru. Enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih nih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," ujar Faisal Basri.

"Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin," katanya lagi.

Baca juga: Di Sidang MK, Menko PMK Ungkap Pertimbangan Pilih Wilayah Kunjungan Kerja untuk Salurkan Bansos