Hal itu dikatakan Hasto Kristiyanto menghadiri sebuah diskusi buku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Menurut Hasto, upaya mengambil alih kursi ketua umum dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilihan umum (Pemilu) 2024 berlangsung.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima sampai enam bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," kata Hasto dalam diskusi itu.
Ryaas diketahui adalah guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Baca juga: Jokowi Diadukan ke Ombudsman Terkait Dugaan Malaadministrasi Pemilu 2024
Menurut Hasto, Ryaas ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDI-P diserahkan pada Jokowi.
Hasto mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka menjadi kendaraan politik Jokowi.
"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.
Baca juga: Jokowi Dirumorkan Ingin Rebut Kursi Ketum, Politikus PDI-P: Bukan Hal Mengejutkan
Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.
"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," kata Hasto.
Sebelum disebut-sebut ingin merebut posisi Ketua Umum Megawati, terlebih dulu muncul desas-desus soal Jokowi bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Isu tersebut bermula dari sejumlah elite partai berlambang pohon beringin itu sendiri.
Namun, jauh sebelumnya, Jokowi memang digadang bakal merapat bergabung ke Partai Golkar, setelah kedapatan memakai dasi kuning pada 2023 lalu.
Usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.
Baca juga: Muhadjir Tertawa dan Sri Mulyani Menyimak Saat Jokowi Ditanya Pemanggilan Menteri oleh MK
Politikus senior Partai Golkar itu menilai, Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin partainya karena rekam jejaknya merepresentasikan ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar.