Reaksi Santai Jokowi Saat Ditanya soal Rumor Ingin Rebut Kursi Pimpinan 2 Parpol

Bahkan, Presiden juga sempat menyinggung soal isu ingin mengambilalih posisi Ketua Umum Partai Golkar saat menjawab pertanyaan wartawan itu.

Peristiwa tersebut terjadi saat Presiden melakukan sesi tanya jawab dengan wartawan usai melepas pengiriman bantuan untuk warga Palestina dan Sudan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

Awalnya, wartawan menanyakan soal pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Jokowi pernah mengutus seorang menteri untuk merebut kursi ketua umum.

"Pak Mas Hasto bilang Bapak pernah mengirim menteri untuk merebut kursi Ketum PDI-P, beberapa bulan lalu Pak ," tanya wartawan.

Mendengar pertanyaan itu, Presiden membalas dengan bertanya balik kepada awak media.

"Bukan (mau merebut kursi Ketum) Golkar?" kata Jokowi.

Wartawan lalu kembali menegaskan bahwa berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan Hasto Kristiyanto, Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDI-P.

Saat mendengar penegasan pertanyaan, Kepala Negara spontan tertawa.

Dua orang menteri, yakni Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang berada di sebelah kiri Presiden Jokowi juga langsung tertawa.

Menlu Retno langsung berbisik-bisik kepada Menko Muhadjir. Sementara Muhadjir menanggapi dengan tertawa dan tampak geleng-geleng kepala kecil mendengar pertanyaan wartawan.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," ujar Jokowi.

Saat wartawan meminta penegasan apakah kabar upaya pengambilalihan itu tidak benar, Presiden kembali menyatakan agar jangan ada anggapan seperti itu.

"Jangan seperti itu," kata mantan Wali Kota Solo itu menegaskan.

Hal itu dikatakan Hasto Kristiyanto menghadiri sebuah diskusi buku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Menurut Hasto, upaya mengambil alih kursi ketua umum dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilihan umum (Pemilu) 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima sampai enam bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," kata Hasto dalam diskusi itu.

Ryaas diketahui adalah guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Menurut Hasto, Ryaas ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDI-P diserahkan pada Jokowi.

Hasto mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka menjadi kendaraan politik Jokowi.

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.

Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," kata Hasto.

Isu ingin rebut kursi Ketum Golkar

Sebelum disebut-sebut ingin merebut posisi Ketua Umum Megawati, terlebih dulu muncul desas-desus soal Jokowi bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Isu tersebut bermula dari sejumlah elite partai berlambang pohon beringin itu sendiri.

Namun, jauh sebelumnya, Jokowi memang digadang bakal merapat bergabung ke Partai Golkar, setelah kedapatan memakai dasi kuning pada 2023 lalu.

Usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.

Politikus senior Partai Golkar itu menilai, Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin partainya karena rekam jejaknya merepresentasikan ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar.

Hal itu setidaknya terlihat dari penamaan Kabinet Kerja pada periode pertama kepemimpinannya.

Selain itu, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menempatkan kader Golkar sebagai menteri koordinator (menko), yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merupakan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar.

”Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi,” kata Ridwan dilansir dari Kompas.id, Minggu (17/3/2024).

Sebab, menurut Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, salah satu ketentuan syarat menjadi ketua umum Partai Golkar adalah sudah menjadi kader partai itu selama lima tahun berturut-turut.

Sementara Jokowi hingga kini diketahui masih merupakan kader PDI-P.

Oleh karena itu, tidak mudah bagi Jokowi jika suatu saat memutuskan bergabung dan langsung memimpin Partai Golkar.

”Itu ketentuannya (AD/ART) seperti itu. Anggaran dasar rumah tangga partai itu tidak boleh dilanggar siapa pun. Kalau sampai sekarang, kami berpegang pada aturan yang ada,” kata Firman dikutip dari Kompas.id, Senin (18/3/2024).