Hal itu setidaknya terlihat dari penamaan Kabinet Kerja pada periode pertama kepemimpinannya.
Selain itu, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menempatkan kader Golkar sebagai menteri koordinator (menko), yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merupakan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar.
”Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi,” kata Ridwan dilansir dari Kompas.id, Minggu (17/3/2024).
Namun, isu yang telah mengemuka di lingkungan internal tersebut justru dibantah oleh internal Partai Golkar sendiri.
Baca juga: Jokowi Restui 4 Menteri Hadir di Sidang Sengketa Pilpres dan Tak Beri Arahan Khusus
Sebab, menurut Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, salah satu ketentuan syarat menjadi ketua umum Partai Golkar adalah sudah menjadi kader partai itu selama lima tahun berturut-turut.
Sementara Jokowi hingga kini diketahui masih merupakan kader PDI-P.
Oleh karena itu, tidak mudah bagi Jokowi jika suatu saat memutuskan bergabung dan langsung memimpin Partai Golkar.
”Itu ketentuannya (AD/ART) seperti itu. Anggaran dasar rumah tangga partai itu tidak boleh dilanggar siapa pun. Kalau sampai sekarang, kami berpegang pada aturan yang ada,” kata Firman dikutip dari Kompas.id, Senin (18/3/2024).
Baca juga: Saat Jokowi Dirumorkan Ingin Rebut Kursi Pimpinan Partai, Golkar dan PDI-P...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.