Ahli Kubu Ganjar: Pemberian Bansos Kampanye Terselubung Jokowi Menangkan Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin Damanhuri menilai, kebijakan bantuan sosial jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 adalah bentuk kampanye terselubung Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Didin saat dihadirkan sebagai ahli oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK, Selasa (2/4/2024).

"Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan ananya yang sedang berkontestasi, Gibran Rakabuming Raka," kata Didin, Selasa siang.

Baca juga: Sidang MK, Ketua KPU Sebut Ahli Kubu Ganjar Pernah Jadi Saksi Partai Nasdem

Menurut Didin, kebijakan tersebut efektif untuk merebut hati rakyat karena sebagian besar publik kondisi ekonominya belum pulih setelah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, bansos yang dibagikan oleh Jokowi dipandang sebagai obat atas krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat miskin dan rentan miskin.

Para penerima bansos, menurut Didin, kebanyakan adalah warga dengan literasi politiknya masih rendah.

"Sebagian besar masyarakat memandang Bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih (kandidat) yang didukungnya," ujar Didin.

Didin juga menuding Jokowi memanfaatkan fasilitas negara dengan ikut langsung dalam pembagian bansos, begitu pun dengan sejumlah ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Kubu Ganjar-Mahfud Ungkit Pernyataan Yusril yang Sebut Putusan MK Cacat Hukum

Ia menilai, hal tersebut menandakan bahwa bansos yang semestinya menjadi hak orang miskin malah diklaim sebagai bantuan dari Jokowi dalam rangka memenangkan Prabowo-Gibran.

"Politisasi penggelontoran bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan ketua umum-ketua Umum partai politik yg mengusung pasion 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anakya, tanpa mengambil cuti, yang pada prakteknya, telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral," kata Didin.