Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Siapkan Kader Demokrat Jadi Menteri, AHY Tak Mau Menuntut Prabowo

Kompas.com - 27/03/2024, 21:45 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya tidak akan menuntut apa pun kepada calon presiden pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto terkait kursi menteri yang akan diberikan kepada Demokrat.

Adapun Prabowo telah meminta AHY agar menyiapkan kader terbaik Demokrat untuk menjadi menteri.

Akan tetapi, AHY enggan membeberkan siapa kader potensial yang mungkin saja ditunjuk menjadi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Nah kami tidak ingin, pertama menuntut yang lain-lain. Kami sendiri tentunya menghormati karena Beliau adalah seorang pemimpin yang punya komitmen. Itu yang kami pegang adalah komitmen. Dan tentunya Beliau juga dengan niat yang bersih dan terbuka untuk terus berkomunikasi dengan kami Partai Demokrat," ujar AHY di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

"Dan tentunya saya sendiri memang pernah diminta oleh Beliau untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau di kabinet," kata dia.

Baca juga: Misi Demokrat Kembali ke Pemerintahan Tercapai, AHY: Kita Tidak Salah Pilih Jalan

AHY blak-blakan menyatakan dirinya tidak ingin menciptakan polemik yang tidak perlu.

Hal yang pasti, kata dia, Demokrat sangat menghormati Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Yang pada saatnya secara resmi akan memiliki hak prerogatif untuk menentukan jajaran pembantunya, jajaran kahinetnya yang Beliau nyatakan mampu, cakap, kapabel, dan siap membantu Beliau menjalankan kebijakan dan program-program yang memang ditujukan untuk rakyat, untuk negara kita," kata AHY.


Ia juga menegaskan, Demokrat siap bekerja untuk pemerintahan selanjutnya.

AHY menyebut, kader Demokrat akan bekerja dengan sungguh-sungguh.

Baca juga: Prabowo Buka Puasa Bareng Demokrat, Semeja dengan SBY, AHY, Ibas

Ke depannya, kata AHY, Partai Demokrat bertekad untuk menyukseskan pemerintahan dan Prabowo.

Dia menyebut Demokrat fokus menunaikan janji-janji Prabowo selama kampanye.

"Sebaliknya, kami tidak ingin ganggu fokus Bapak dalam susun program kerja mendatang," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com