AHY Pastikan Kementerian ATR/BPN Turun Tangan Bela Pegawai di Daerah yang Tersangkut Kasus Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya bakal turun tangan membela pegawai ATR/BPN di daerah yang tersangkut kasus hukum.

Ia tak ingin, pegawai yang tak bersalah menjadi tersangka, bahkan terdakwa dalam berbagai persoalan sengketa lahan.

“Seringkali, para petugas ATR/BPN menjadi korban. Termasuk, petugas pemda setempat sering menjadi korban. Ini harus dibela,” ujar AHY di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Baginya, jangan sampai petugas yang bekerja dengan baik harus menanggung beban karena persoalan sengketa tanah.

Baca juga: Junimart Cecar AHY: Tidak Gampang di Pertanahan, Pak!

Maka, AHY meminta para pegawai Kementerian ATR/BPN bekerja dengan baik dan tak melanggar aturan. Sehingga, ketika terjerat persoalan hukum, bisa dibuktikan tak bersalah.

“Kita ingin pastikan bahwa mereka jalankan tugas dengan baik, tidak bersalah, tidak punya niat apapun. Jangan sampai menjadi korban di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, kritik pada Kementerian ATR/BPN disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

Dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin sore, Junimart menuding Kementerian ATR/BPN sering lepas tangan atas kasus-kasus hukum yang menjerat pegawainya di berbagai wilayah Tanah Air.

Baca juga: Rapat dengan Komisi II DPR, AHY Ungkap Persoalan Rempang dan Hotel Sultan Jadi Prioritasnya

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 78 pejabat BPN yang terjerat kasus hukum.

Situasi itu kerap membuat para pegawai ATR/BPN di wilayah takut bekerja dengan benar. Pasalnya, meski sudah mengeluarkan sertifikat sesuai prosedur, mereka tetap bisa menjadi tersangka dalam kasus sengketa tanah.

“Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, selesaikan dulu di dalam, bikin dulu nyaman di dalam ini,” paparnya.